Network
PORTAL BREBES - Jajaran pengurus DPC Partai Demokrat (PD) Kabupaten Brebes bersama ribuan kader yang ada mengancam mundur dan menolak tunduk kepada kepemimpinan KSP Moeldoko dan DPP PD hasil KLB Deli Serdang.
Hal itu dilakukan jika pemerintah mengesahkan hasil KLB di Deli Serdang, Sumatera Barat yang inkonstitusiona.
“Kami akan mengundurkan diri, jika struktural hasil KLB versi Moeldoko ini disahkan pemerintah. Karena dari awal, semua kader dan pengurus di daerah menyadari bahwa Moeldoko bukan kader. Jika disahkan, maka kami beserta PAC, Ranting dan kader akan mundur. Partai Demokrat di Brebes belum terkontaminasi, apapun yang terjadi kami tetap mendukung AHY,” tandas Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes, Akhmad Torikhin, di Kantor DPC Partai Demokrat Brebes, Senin 8 Maret 2021.
Baca Juga: DPP Partai Demokrat Pimpinan AHY Pastikan Akan Melawan KSP Moeldoko dan Kubu KLB PD Aba-abal
KLB ini, kata Torikhin, juga memicu banyak pertanyaan dari kader dan pengurus partai di tingkat bawah (kecamatan dan desa-red). Menyikapi munculnya KLB itu, para kader partai secara tegas sepakat untuk menolak dan akan mengundurkan diri jika partainya dipimpin ketua hasil KLB tersebut.
“Saya selaku BPOKK banyak mendapat telepon dari para kader di bawah. Menyikapi ini, para kader dan pengurus kami di bawah, secara tegas menyatakan kalau dipimpin Moeldoko apapun prosesnya atau hasil proses hukumnya akan mengundurkan diri. Para kader dan pengurus kami ternyata sadar akan kondisi yang terjadi saat ini,” ungkapnya.
Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes Heri Fitriansyah memastikan tidak adanya kader maupun pengurus partai di Brebes yang berangkat ke KLB.
Baca Juga: Hari Perempuan Sedunia 8 Maret, Sri Mulyani : Perempuan Bisa Jadi apa saja
Artinya, kata dia, kader dan pengurus partai di Brebes masih solid dan menghormati hasil Kogres tahun 2020 di bawah kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum.
“Kami pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes bersama jajarannya dan seluruh kader, betul-betul tidak mengakui KLB yang diadakan di Deli Serdang. Kami juga memastikan, bahwa jajaran kami tidak ada yang mengikuti kegiatan itu, dan saya pribadi tidak pernah memberikan mandat atau kuasa kepada siapapun,” ujarnya.
Menurut dia, KLB yang dilaksanakan itu inkonatitusional karena menetapkan Moeldoko yang bukan kader partai menjadi Ketua Umum. Selain melanggar AD/ ART partai, apa yang terjadi itu sudah di luar nalar.
“Bagaimana ada orang yang baru pertama kali memakai jaker Partai Demokrat, dan pada saat itu juga menegaskan dirinya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat,” ungkap Heri Fitriansyah.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Taurus, Senin 8 Maret 2021 : Saatnya Memilih Antara Kesenangan atau Kebebasan
Karenanya menurut Heri, terhadap Moeldoko patut dilakukan ruqyah, dikarenakan dia terpilih sebagai ketua umu Demokrat di luar akal sehat.
Heri juga menyebutkan, pengambialihan pimpinan partai di tingkat pusat melalui KLB tersebut dinilai ilegal dan inkonstitusional. "Karena apa yang terjadi ini sudah di luar nalar kami sebagai politisi, maka kami sarankan kepada Bapak Moeldoko untuk berkonsultasi kepada guru spiritualnya atau kalau bisa dirukiyah,” tandasnya.
Baca Juga: Segera Klaim Hadiah Gratis dari Moonton, Kode Redeem ML Terbaru Senin 8 Maret sudah AdaTentang rencana mundur jajaran pengurus DPC dan struktur dibawahnya juga dibenarkan hal itu menjadi aspirasi yang mengemuka.Karenanya jika pemerintah tetap nekad mengesahkan kepengurusan DPP PD hasil KLB Deli Serdang, dipastikan mundurnya pengurus dan ribuan kader Demokrat di Kabupaten Brebes baka dilaksanakan.
“Intinya, kami menghargai semua proses hukum itu hak pemerintah. Namun kami berkomitmem dan sepakat hanya satu kepengurusan yang sah dan resmi, tetap AHY,” ujar Heri Fitriansyah.***
