Network
PORTAL BREBES - Pemerintah Malaysia mengaku layanan kesehatan pemerintah terganggu oleh adanya kasus COVID-19 impor.
Karena tanggung jawab utama negara adalah menyediakan layanan kesehatan terbaik termasuk perawatan kepada rakyat Malaysia dan bukannya warga asing yang masuk ke Malaysia.
"Masuknya kasus impor ini akan memberikan dampak besar kepada Malaysia karena fasilitas milik Malaysia untuk merawat kasus yang sebenarnya telah terjadi di luar negeri," ujar Menteri di Kantor Perdana Menteri Bidang Tugas-Tugas Khusus, Mohd Redzuan Yusof di Kuala Lumpur seperti dikutip Antara Rabu 2 Desember 2020.
Baca Juga: Wow! Biaya Home Care Perawatan Kecantikan Jaksa Pinangki Rp100 Juta Per Tahun
Redzuan mengemukakan hal itu saat menjawab pertanyaan anggota parlemen Dr Ong Kian Ming yang meminta perdana menteri menjelaskan kenapa pelarangan masuk bagi warga di negara yang kasus COVID-19 nya 150.000 berlaku juga bagi yang mempunyai permit masuk negara yang sah seperti pemegang MM2H (kepemilikan rumah warga asing di Malaysia) dan pekerja ekspatriat.
"Keputusan pemerintah mengenakan pembatasan secara menyeluruh diambil sebagai langkah segera pada awal September 2020. Ketika itu pemerintah tidak mempunyai data yang mencukupi mengenai situasi penularan dan kaidah pengekangan wabah COVID-19 di negara-negara luar," katanya.
Justru itu, ujar dia, pemerintah mengambil langkah pembatasan ini untuk melindungi rakyat Malaysia karena kebimbangan terjadinya peningkatan kasus di negara yang risiko penularannya sampai Malaysia.
Baca Juga: Libur Natal dan Tahun Baru, Empat Kereta Api Dioperasikan dari Stasiun Madiun
"Dalam tempo pembatasan sementara yang dibuat tersebut, pemerintah telah mendapatkan informasi terkini dan membuat penilaian risiko kembali," katanya.
