Network
PORTAL BREBES - Sindikat penjualan lobster ke luar negeri sangat kuat. Mereka bahkan bisa mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mereka juga siap mengeluarkan pundi-pundi rupiah untuk melancarkan bisnis mereka.
Ketua Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik KKP Effendi Gazali menyebut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengendus adanya pencucian uang senilai Rp 900 miliar untuk tahun 2019. Pencucian uang sebesar Rp 900 miliar tersebut, didapat dari ekspor lobster ilegal atau penyelundupan.
Pertanyaannya, bahkan ketika Effendi Gazali mendatangi Vietnam untuk melakukan riset terkait benih lobster, Effendi menemukan kenyataan bahwa Vietnam mendapatkan 80 persen dari 1 juta benih lobster yang berasal dari Indonesia.
Baca Juga: Anies Baswedan Mengaku Tertular Covid-19 dari Wagub DKI A. Riza Patria
Menariknya, hal tersebut terjadi tahun 2019 sejak Kementerian Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh Susi Pudjiastuti. Padahal, ketika Susi menjabat jelas-jelas ada peraturan menteri yang melarang ekspor benih lobster.
“Begitu kuatnya sindikat ini, sampai seakan-akan tidak ada yang bisa mengalahkan mereka, sehingga angka Rp 10,8 triliun yang lahir dari 360 juta benih lobster,”katanya, dikutip dari PR Tasikmalaya.
Secara terang-terangan Effendi Gazali mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara draf yang dibuat dengan keputusan menteri yang telah disahkan berkait dengan kebijakan ekpsor lobster.
Hal tersebut sebelumnya telah dia sampaikan kepada mantan Menteri KKP Edhy Prabowo sejak puasa kemarin. “Tetapi kemudian waktu kami buka puasa di rumah bapak menteri itu, pak menterinya bilang waktu saya angkat suara ‘Pak, kok ini ada perbedaan dari draft yang kami buat sebagai hasil konsolidasi dari penasihat ahli berdasarkan konsultasi-konsultasi publik’, “tanya Efendi.
Baca Juga: Lieus Sungkarisma : Habib Rizieq Sebagai Sosok yang Luar Biasa
