Network
PORTAL BREBES – Pemerintah akan melakukan pemetaan pegawai Non ASN di lingkungan instansi masing-masing dalam mengetahui jumlah Pegawai Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah baik Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Sebagaimana menindaklanjuti surat Menteri PANRB Nomor B/18a/M.SM.02.03/2022 pada 31 Mei 2022 lalu tentang status kepegawaian dilingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Daerah sebagai tindak lanjut pemberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan dilingkungan instansi terdiri hanya 2 jenis kepegawaian.
2 Hal kepegawaian itu diantaranya PNS dan PPPK sampai dengan tanggal 28 Nopember 2023.
Oleh karena itu, setiap Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai Non ASN di lingkungan nstansi masing-masing
Bagi yang telah memenuhi syarat, dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK, dengan ketentuan sebagai berikut.
a.Berstatus Tenaga Honored K ategori II (THK-2) yang terdaRar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non ASN yang telah bekerja pada lnstansi Pemerintah.
Baca Juga: Sambil Gendong Anak, Peserta Didik Kejar Paket C Sakila Kerti Tegal Ikuti ANBK
b.Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan meiaIut mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individ u maupun pihak ketiga.
c.Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
