Network
“Kami pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes bersama jajarannya dan seluruh kader, betul-betul tidak mengakui KLB yang diadakan di Deli Serdang. Kami juga memastikan, bahwa jajaran kami tidak ada yang mengikuti kegiatan itu, dan saya pribadi tidak pernah memberikan mandat atau kuasa kepada siapapun,” ujarnya.
Menurut dia, KLB yang dilaksanakan itu inkonatitusional karena menetapkan Moeldoko yang bukan kader partai menjadi Ketua Umum. Selain melanggar AD/ ART partai, apa yang terjadi itu sudah di luar nalar.
“Bagaimana ada orang yang baru pertama kali memakai jaker Partai Demokrat, dan pada saat itu juga menegaskan dirinya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat,” ungkap Heri Fitriansyah.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Taurus, Senin 8 Maret 2021 : Saatnya Memilih Antara Kesenangan atau Kebebasan
Karenanya menurut Heri, terhadap Moeldoko patut dilakukan ruqyah, dikarenakan dia terpilih sebagai ketua umu Demokrat di luar akal sehat.
Heri juga menyebutkan, pengambialihan pimpinan partai di tingkat pusat melalui KLB tersebut dinilai ilegal dan inkonstitusional. "Karena apa yang terjadi ini sudah di luar nalar kami sebagai politisi, maka kami sarankan kepada Bapak Moeldoko untuk berkonsultasi kepada guru spiritualnya atau kalau bisa dirukiyah,” tandasnya.
Baca Juga: Segera Klaim Hadiah Gratis dari Moonton, Kode Redeem ML Terbaru Senin 8 Maret sudah AdaTentang rencana mundur jajaran pengurus DPC dan struktur dibawahnya juga dibenarkan hal itu menjadi aspirasi yang mengemuka.Karenanya jika pemerintah tetap nekad mengesahkan kepengurusan DPP PD hasil KLB Deli Serdang, dipastikan mundurnya pengurus dan ribuan kader Demokrat di Kabupaten Brebes baka dilaksanakan.
“Intinya, kami menghargai semua proses hukum itu hak pemerintah. Namun kami berkomitmem dan sepakat hanya satu kepengurusan yang sah dan resmi, tetap AHY,” ujar Heri Fitriansyah.***
