PORTAL BREBES - Provinsi DKI Jakarta mendapat nilai paling buruk (E) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam upaya pengendalian pandemi Covid-19.
Penilaian ini disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam rapat kerja di komisi IX DPR RI Kamis 27 Mei 2021 lalu.
Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan justru mengklaim tingkat penyebaran Covid-19 di Jakarta terbilang terendah secara nasional pada triwulan kedua tahun 2021.
Baca Juga: Terkait Ajakan Boikot Indomaret, Dewi Tanjung Anggap Neno Warisman Perusuh dan Sampah Negara.
Menurut Mantan Politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, wajar jika DKI Jakarta mendapat nilai yang buruk dalam hal pengendalian penanganan Covid-19.
Apalagi melihat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akhir-akhir ini justru terlihat sibuk dengan urusan Palestina.
"Wajar menurutku, karena program utama @aniesbasswedan adalah memerdekakan Palestina bukan urus jakarta. Iya ngga Nies?," tulis Ferdinan Hutahaean dalam akun Twitternya @FerdinandHaean3.
Baca Juga: Korban Pulang Arisan Mobil Tabrak Pohon Menjadi Delapan Orang, Diduga Akibat Sopir Mengantuk
Politikus yang aktif di media sosial tersebut juga tidak merasa kaget dan heran atas penilaian Kemenkes baru-baru ini.
Selain itu, kini banyak pemberitaan miring terkait DKI Jakarta seperti jumlah orang miskin yang naik.
Penyebab semua itu menurut Ferdinand Hutahaean bersumber dari pemimpin atau Gubernur DKI Jakarta yang tidak bisa bekerja.
"Mengapa? Karena Gubernurnya tak bisa kerja, banyak omong dan sibuk urus pencitraan diri daripada urus Jakarta. Makanya dari Jakarta beritanya hanya tentang yang buruk-buruk dan negatif," katanya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Leo Jumat 28 Mei 2021: Jangan Terjebak Oleh Cinta Satu Malam
Seperti diketahui, ada beberapa parameter yang digunakan dalam penilaian kualitas pengendalian pandemi Covid-19.
Parameter tersebut yakni tingkat laju penularan dan level kapasitas respon layanan kesehatan di setiap daerah.
Di DKI Jakarta menurut Dante, terjadi peningkatan Bed Accupancy rate dan kasus tracing yang tidak terlalu baik.
Sementara terkait kualitas pelayanan, Pemprov DKI menunjukkan kapasitas respon yang paling buruk bila dibandingkan dengan daerah lain.***