PORTAL BREBES - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang sebelumnya mewacanakan "lockdown" secara total di wilayah yang dipimpinnya guna menekan tingginya kasus Covid-19 akhirnya menyerah dan membatalkannya.
Demikian halnya di DKI Jakarta dengan kondisi 90 persen tempat tidur isolasi di rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 telah terpakai meskipun sudah lebih 10 ribu ruang isolasi dan "Intensive Care Unit" (ICU) ditambahkan, juga tidak berani menarik "rem darurat".
Terkait hal itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan kebijakan rem darurat seiring dengan meningkatnya Covid-19 merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Kebijakan PPKM Mikro yang diterapkan selama ini selalu merujuk pada keputusan dari pusat, sedangkan PSBB diterapkan berdasarkan keputusan pemerintah daerah.
Baca Juga: Zona Merah Covid-19 di Jawa Tengah Bertambah, Kini Ada 13 Wilayah
"Dulu kewenangan-nya ada di daerah (sehingga bisa tarik rem darurat). Sekarang kewenangan ada di pusat, sudah ada aturannya," kata Riza.
Melihat kenyataan itu pakar ekonom senior Rizal Ramli merepson perihal DKI Jakarta yang tidak melakukan tindakan lockdown sedari awal, sebab Jogjakarta ingin melakukan tidakan lockdown namun terkendala dana.
Hal itu diungkapkan di akun Twitter miliknya @RamliRizal, ia sempat juga menyebutkan kepemimpinan Jokowi dan Menkau Sri Mulyani terjadi mismanajemen.
“Jogja dan Jabar tidak mampu lock down karena tidak punya uang! Jakarta juga harusnya lock down dari dari awal!” jelasnya seperti dilansir PortalBrebes.Com pada Selasa, 22 Juni 2021.
Ia juga mejelaskan manajemen yang dilakukan Jokowi dan Menteri Keuangan-nya terbalik, yang menyebutkan sibuk mengurus proyek-proyek.
“Inilah mismanagement pandemi, bukannya fokus atasi pandemi, Jokowi dan Menkeu Terbalik masih sibuk proyek-proyek, ibukota barulah, toll ini itulah.” Pungkasnya mengakhiri.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Pisces Hari Ini Selasa 22 Juni 2021 : Semburan Kreativitas Akan Menandai Setiap Aspek
Sebelumnya diketahui, Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan HB X menegaskan DIY tidak memungkinkan melakukan lockdown secara total lantaran pemerintah tidak kuat menanggung untuk menutup aktivitas masyarakat secara total.
Oleh karena itu, keputusan terakhir untuk mengurangi penyebaran Covid-19 hanya tetap dengan pengetatan PPKM Mikro.
HB X mengatakan DIY tidak memberlakukan lockdown karena pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai ketika semua aktivitas dihentikan.
Menurut Sultan lockdown itu pilihan terakhir dan di sisi lain pemerintah tidak kuat membiayai sehingga keputusan tetap pada PPKM Mikro.
Pemerintah pusat sudah menetapkan kebijakan penanganan Covid-19 ini dengan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, bukan lockdown.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Leo Hari Ini Selasa 22 Juni 2021 : Saatnya Mengambil Alih dan Menguasai Semua Baca Juga: Ramalan Zodiak Leo Hari Ini Selasa 22 Juni 2021 : Saatnya Mengambil Alih dan Menguasai Semua
PPKM Mikro, lanjutnya, sebenarnya sudah lebih detail tertuang di Instruksi Gubernur DIY dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati dan Wali Kota dengan urusan yang sama yaitu membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat.
Keberadaan Satgas di level kelurahan menjadi sangat penting perannya, sehingga kelurahan yang belum memiliki diminta untuk segera membentuk.
Dia menambahkan jangan mudah menyatakan lockdown, karena pengertian lockdown total sehingga tidak ada orang jualan, yang buka hanya apotek, toko obat dan supermarket, yang lain tutup.
“Pemerintah ganti duit untuk masyarakat makan, lha kalau kita kan enggak kuat,” ucap HB X lagi.***