Network
PORTAL BREBES - Kasus korupsi di Kementerian Sosial terkait bantuan sosial (Bansos) sembako yang menjadikan Juliari P Batubara sebagai tersangka suap di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata masih berlanjut.
Kini giliran para vendor atau perusahaan yang menyalurkan Bansos tersebut yang bisa ketar-ketir. Pasalnya, KPK memastikan akan memeriksa vendor atau perusahaan yang menyalurkan bantuan sosial (Bansos) terkait kasus dugaan suap Bansos Wilayah Jabodetabek dari 272 kontrak yang ada.
Hal itu sebagaimana disampaikan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. "Pemeriksaan pengembangan pihak-pihak lain dipastikan juga akan dilakukan mengingat dalam kegiatan tersebut ada 272 kontrak dari anggaran sekitar Rp5,9 triliun," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis 17 Desember 2020 seperti dilansir PMJNews.
Baca Juga: Chaidir Syam, Calon Bupati Maros Terpilih Malah Positif Covid-19
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan bahwa tim penyidik masih mendalami vendor atau perusahaan-perusahaan yang menyalurkan sembako itu dari pemerintah kepada masyarakat.
Dimana, KPK mempertanyakan kelayakan perusahaan-perusahaan yang dipilih oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menjadi vendor dalam pengadaan sembako itu.
Baca Juga: Arya Saloka Dapat Hadiah Topi Merk Prada Seharga Rp5 Juta dari Ustad Solmed
"Kita lihat juga, siapa saja sih yang menjadi vendor-vendor yang menyalurkan sembako. Apakah mereka itu layak. Artinya itu, memang usahanya itu. Dia punya usaha pengadaan sembako, atau tiba2 perusahaan yg baru didirikan kemudian dapat pekerjaan itu," ucap Alex.
"Tapi kemudian dia men-subkan ke pihak lain dan kemudian dia hanya mendapatkan fee, nah itu kan harus kita dalami," sambung Alex.
Hingga saat ini, KPK mencatat ada 272 kontrak terkait kasus mengadaan bansos covid-19 yang sedang didalami KPK. Dimana, KPK masih menyelidiki, bagaimana proses pemilihan vendor menjadi menyalur bansos tersebut dan berapa nilai sembako yang sampai ke masyarakat.***
