Network
PORTAL BREBES — Beredarnya Draft Naskah Kamus Sejarah Indonesia yang tidak mencantumkan nama pendiri Nahdatul Ulama (NU), Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari, sebagai tokoh yang berperan besar dalam sejarah perjuangan dan kemerdekaan Indonesia menuai reaksi banyak pihak.
Salah satunya yang memprotes adalah Faksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI
Menurut beberapa sumber buku tersebut draf yang dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Namun Kemendikbud telah membantah bahwa draf yang beredar berupa salinan softcopy itu tidak resmi dan bukan dari Kemendikbud. Kemendikbud sendiri sedang menyempurnakan buku Kamus Sejarah Indonesia.
Menurut Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini, hal itu merupakan keteledoran dan menunjukkan ketidakpahaman tim penyusun tentang sejarah bangsa.
Baca Juga: 2,1 Juta BLT BPUM 2021 Telah Disalurkan Melalui Bank BNI, Begini Cara Mengeceknya
"Siapapun yang menyusun dan menyebarkan jika ada unsur kesengajaan, ini bentuk pengkhianatan terhadap sejarah bangsa," kata Jazuli Juwaini dalam pernyataanya yang diterima PortalBrebes.Com di Jakarta, Selasa 20 April 2021.
Untuk itu menurutnya, buku tersebut atau kalau masih draf buku sekalipun harus segera ditarik dari peredaran karena bisa menyesatkan anak bangsa.
“Seluruh anak bangsa harus paham secara utuh sejarah bangsa Indonesia dan tidak boleh ada yang memutus mata rantai sejarah perjalanan bangsa. Karena itu kalau hal ini disengaja merupakan pengkhianatan terhadap sejarah,” ujar Jazuli menandaskan.
Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini menegaskan Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari sebagai pendiri NU mutlak masuk dalam dokumen sejarah manapun karena peran dan kiprahnya yang luar biasa baik pada masa penjajahan maupun kemerdekaan.
“Hadratus Syekh Hasyim sebagai pendiri NU dengan Resolusi Jihad-nya yang terkenal mampu membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia. Juga perannya sebagai rujukan ketika bangsa ini membentuk dasar negara dan konstitusi bernegara. Jangan putus mata rantai sejarah tersebut. Jangan lupakan jasa ulama besar bangsa ini,” ungkapnya lebih jauh.
Menurut Ketua Fraksi PKS tersebut semua anak bangsa harus memahami ideologi negara dan sejarahnya.
Karenanya menjadi tugas Kemendikbud untuk menyusun kurikulum dan materi-materi kebangsaan yang valid dan tidak ada penyimpangan serta diwajibkan untuk diajarkan di sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga SMU.
“Pemerintah harus segera klarifikasi dan tarik draf naskah yang beredar tersebut, serta mengusut motif tidak dicantumkannya Hadratus Syekh Hasyim Asy’ari,” kata Jazuli.
Seperti diketahui, Kamus Sejarah Indonesia Jilid I tengah menjadi sorotan publik lantaran tak memuat profil pendiri Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Asy'ari.
Baca Juga: Bocoran Preman Pensiun 5 Hari Ini 20 April 2021 : Kang Mus Dapat Suntikan Modal Rp30 Juta
Namun, sejumlah nama tokoh komunis muncul dalam kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Beberapa nama tokoh komunis diulas dalam kamus setebal 339 halaman itu.
Profil Henk Sneevliet dapat ditemukan dalam kamus di halaman 87. Sneevliet adalah pendiri Indische Social-Democratische Vereniging (ISDV), organisasi beraliran kiri yang menjadi partai komunis pertama di Asia.
Selain itu, ada pula profil Darsono atau Raden Darsono Notosudirjo yang ditemukan pada halaman 51. Ia adalah tokoh Sarekat Islam (SI) yang pernah menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia pada 1920-1925.
Ada pula profil Semaoen ditemukan di halaman 262. Semaoen menjabat Ketua Partai Komunis Indonesia yang semula bernama ISDV. Ia juga dikenal sebagai aktivis komunis dan pimpinan aksi PKI 1926.
Baca Juga: Kasus Penistaan Agama, Menag: Tindakan Menistakan Agama Tidak Dibenarkan Atas Alasan Apapun
Selanjutnya ada profil Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia.
Profil DN Aidit ditemukan pada Kamus Sejarah Indonesia halaman 58. DN Aidit membawa PKI sebagai partai terbesar keempat di Indonesia pada Pemilu 1955 dan partai komunis ke-3 terbesar di dunia setelah Rusia dan China.
Adanya tokoh-tokoh yang diketahui berafiliasi pada PKI ditampilkan sementara tokoh pendiri NU tidak dicantumkan menjadikan berbagai kalangan memberikan reaksi keras.***
