Network
PortalBrebes.com - Baru-baru ini tersiar kabar bahwa pemerintah akan menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan menggantinya dengan BBM jenis pertalite.
Padahal, selama ini premium merupakan BBM yang harganya terjangkau bagi masyarakat kecil.
Meskipun saat ini jumlah premium atau stoknya terbatas, namun masyarakat masih bisa menikmatinya.
Akan tetapi, dalam waktu dekat ini, pemerintah berencana menghapus premi.
"Kita memasuki masa transisi di mana premium RON 88 akan memungkinkan dengan pertalite RON 90, sebelum akhirnya kita akan menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Soerjaningsih dalam keterangan yang dikutip dari ANTARA.
rencana tersebut, anggota DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite jika ingin menghapuskan premium di pasaran.
"Jika hanya menghapus premium, sama saja melepaskan tanggung jawab Pemerintah dalam menyediakan bahan bakar minyak yang terjangkau untuk rakyat dengan dalih lingkungan," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.
Mulyanto menyatakan keinginan Pemerintah memperbaiki lingkungan tidak serta-merta menghapus kewajibannya untuk menyediakan BBM murah bagi rakyat.
"Kalau premium akan dihapus, karena logika lingkungan, maka Pemerintah harus menugaskan Pertamina menjual pertalite untuk premium," kata anggota Komisi VII DPR itu pula.
Mulyanto Penciptaan Pemerintah mengubah cara pandang penyediaan BBM bagi rakyat. BBM jangan dilihat sebagai suatu komoditas komersial yang dijual dengan harga pasar.
Menurut dia, pemerintah bertanggung jawab melayani rakyat untuk mendapatkan bahan bakar minyak yang terjangkau dalam rangka menyejahterakan mereka.
"Silakan saja Pemerintah menggunakan BBM jenis apa pun yang lebih baik bagi lingkungan, asalkan harganya terjangkau bagi rakyat," kata Mulyanto.
Mulyanto menambahkan, masyarakat tidak ingin menggunakan BBM bersih, kondisi ekonomi yang masih lemah akibat pandemi, mereka lebih BBM murah yang terjangkau.
Dia mengingatkan Pemerintah harusnya dapat menyelaraskan antara kepentingan global dengan kepentingan masyarakat.
"Jangan sampai untuk menjaga agenda global, masyarakat yang dikorbankan," ujar politisi PKS itu pula.
Mulyanto menyarankan Pemerintah untuk fokus memperbaiki sektor hulu dan membangun kilang-kilang minyak, sehingga impor BBM dapat dikurangi dan mampu menyediakan BBM untuk kesejahteraan rakyat.
