PORTAL BREBES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2023.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Moh Faiq ini dihadiri oleh Bupati Tegal, Umi Azizah dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Tegal namun tanpa kehadiran 1 Fraksi yakni Gerindra.
Sebelum dibuka Rapat Paripurna, Faiq mengabsen kepada seluruh anggota yang hadir.
Baca Juga: Tiga Dalang Berjibaku Gempur Rokok Ilegal
Disebutkan Fraksi PKB hadir semua dengan jumlah anggota 14 orang, Fraksi PDI Perjuangan 11 orang dari 12 orang, Fraksi Golkar 8 dari 9 orang, Fraksi PPP Nurani Rakyat 2 dari 4 orang, dan Fraksi Demokrat Sejahtera 4 orang dan terakhir Fraksi Gerindra 7 orang tidak ada yang hadir. Kendati tidak dihadiri Anggota Fraksi Gerindra, namun Paripurna tetap berjalan lancar.
Paripurna diawali dengan pembacaan laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibaca oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Tegal, Untung Subagyo.
Usai pembacaan laporan, dilanjurkan dengan penandatanganan pengambilan keputusan RAPBD 2023 oleh Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Moh Faqi, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi PDI Perjuangan Rustoyo dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi Golkar Agus Solichin serta Bupati Tegal, Umi Azizah.
Baca Juga: Membludak, Peserta Percasi Open Turnamen Kabupaten Tegal Sukses Digelar
Usai Rapat Paripurna, Faiq saat ditemui awak media mengatakan, Paripurna DPRD Kabupaten Tegal agenda Pengambilan Keputusan RAPBD 2023 telah memenuhi quorum.
Pihaknya sangat bersyukur karena paripurna berjalan lancar, sehingga bisa disahkan. Kendati sebelumnya terdapat permasalahan, namun hal itu dinilai sebagai dinamika dalam pembahasan APBD.
Dijelaskan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 secara umum tetap memfokuskan pada infrastruktur, lingkungan, penanganan sampah, hingga ekonomi.
Baca Juga: Ini yang Dilakukan Kapolres Tegal Kota Wujudkan Pelayanan Prima
Tak hanya itu, lanjut ia, pengembangan budaya juga tetap menjadi fokus di tahun 2023. Bahkan, bantalan ekonomi untuk mengatasi inflasi daerah juga dianggarkan.
“Untuk pendidikan malah lebih dari 20 persen. Bahkan, dianggarkan lebih dari Rp 1 trilyun untuk pendidikan,” ujarnya.
Penyusunan tersebut sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) saat forum Public Hiring yang tetap dilandaskan berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2023 merupakan acuan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023.
"Nanti difokuskan tetap ke itu dan seandainya nanti terjadi inflasi nanti seperti apa. Selain itu, yang perlu ditangani adalah masalah sampah," ungkapnya Faiq.
Baca Juga: Target Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2024 80 Persen, Bawaslu Ingatkan Bahaya Politik Uang
Soal pertanyaan tidak hadirnya seluruh anggota dari Fraksi Gerinda, Faiq mengaku bahwa fraksi tersebut diketahui sudah tidak mengikuti sejak pembahasan Badan Anggaran. Namun, dirinya tidak mengetahui apa alasannya.
“Saya tidak tahu tentang tidak hadirnya seluruh anggota Fraksi Gerinda, alasannya silahkan konfirmasi yang bersangkutan,” bebernya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi Gerindra, Rudi Indrayani menjelaskan, ketidakhadiran Fraksi Gerindra dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal agenda Pengambilan Keputusan RAPBD 2023, bahwa dirinya tidak sepakat dengan anggaran tambahan yang merupakan Mandatori Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Puluhan Kader NasDem Tegal Gelar Aksi Pungut Sampah di Kawasan Obyek Wisata PAI
Hal itu dikarenakan banyak kegiatan yang tidak sesuai, diantaranya kegiatan pengadaan laptop, namun akan dibelanjakan untuk pembelian perangkat komputer. Selain itu, pembangunan MCK di sekolah dinilai tidak masih menimbulkan persoalan.
“Kami khawatir kedepan berimplikasi hukum. Makanya, kami tidak hadir,” pungkasnya.***