Dikukuhkan Kembali, 287 Kepala Desa di Brebes Diperpanjang Masa Jabatannya

- 27 Mei 2024, 22:03 WIB
Ratusan kepala desa di Brebes dikukuhkan kembali untuk massa tambahan jabatan selama 2 tahun kedepan.
Ratusan kepala desa di Brebes dikukuhkan kembali untuk massa tambahan jabatan selama 2 tahun kedepan. /

PORTAL BREBES - Pj Bupati Brebes Iwannudin Iskandar SH MHum mengukuhan dan menyerahkan surat keputusan perpanjangan masa jabatan kepada 287 kepala desa (kades) di Kabupaten Brebes. Demikian sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-undang desa baru, masa jabatan kades diperpanjang 2 tahun menjadi 8 tahun.

"Cerita ini adalah cerita yang sesungguhnya penuh perjuangan, karena dengan adanya perpanjangan ini yang selalu diperjuangkan oleh kepala desa, sebenarnya itu niatnya tidak berkaitan dengan kepribadian namun berkaitan dengan bagaimana melayani masyarakat desa sebaik-baiknya," ucap Iwan.

Baca Juga: Ingin Majukan Brebes, Agung Prihatna Ndaftar Calon Bupati di Partai Gerindra

Iwan mengatakan, ilustrasinya semakin panjang tentunya kinerja kepala desa itu akan lebih semakin maksimal. Apalagi dalam UU desa ini ada tunjangan purna tugas kades.

"Saya mengingatkan dana desa ke depan akan lebih besar, desa akan menjadi andalan jalannya pemerintahan, masyarakat harus terlanyani dengan baik, mana saja pelayanan yang penting diutamakan," terangnya.

Lanjut Iwan, semakin melayani semakin pula dibebebani tanggung jawab, karena estimasi lamanya anggaran itu berkaitan dengan tanggung jawabnya. Gunakan anggaran sebaik mungkin, aplikasikan untuk pengembangan ekonomi di desa agar desa lebih maju.

Baca Juga: Berikut Kode Redeem Arena of Valor Hari Inni Senin 27 Mei 2024, Klaim Hadiah Gratis

"Jadi artinya amanah tambahan ini, perpanjangan masa jabatan ini adalah amanah untuk memperkuat pemerintah dan pembangunan desa, ingat penggunaan dana desa selalu diawasi akuntabilitasnya," serunya.

Iwan menyampaikan, Brebes kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kelima, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Namun ada beberapa temuan yang harus dievaluasi, diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), orang sudah meningal masih mendapatkan BPJS dan pengembalian uang kas daerah sebesar Rp1,5 Miliar.

Halaman:

Editor: Dewi Prima Mayasari


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah