Tolak Kebijakan KKP! Ribuan Pelaku Usaha Perikanan di Tegal Geruduk Gedung DPRD

12 Januari 2023, 14:11 WIB
Ribuan pelaku usaha perikanan di Kota Tegal datangi Gedung DPRD Kota Tegal. /Sari

PORTAL BREBES - Oleh karena kebijakan yang diberlakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai memberatkan, ribuan pelaku usaha perikanan di Kota Tegal, Kamis 12 Januari 2023, melakukan aksi penyampaian aspirasi dengan mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal.

Dengan berjalan kaki dari titik kumpul di Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Tegal, mereka yang terdiri dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT), Koperasi Perikanan KUD Karya Mina, Barisan Muda Nelayan, Buruh Angkut Ikan, Industri dan Pengolahan Ikan, menamai sebagai Gerakan Front Nelayan Bersatu (FNB).

Mereka menyayangkan pemberlakuan kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI tidak melihat situasi dan kondisi saat sekarang yang lebih sulit.

Baca Juga: Demo Nelayan Tegal! Ratusan Personel Polres Tegal Kota Dikerahkan

Selaku Koordinator Aksi, Riswanto mengatakan, bahwa disaat kondisi sulit dengan harga-harga sudah mengalami kenaikan, justru kebijakan untuk pelaku usaha perikanan malah memberatkan.

Diantaranya, adanya kenaikan harga BBM bersubsidi dan non subsidi untuk industri sektor kelautan dan perikanan yang berubah-ubah dan cenderung naik, yang diikuti naiknya harga kebutuhan pokok. Secara otomatis akan menyebabkan pembengkakan biaya operasional penangkapan.

Sementara usaha sektor kelautan perikanan berbasis resiko dan sangat bergantung pada musim, cuaca dan ketahanan peralatan. Kemudian harga ikan yang fluktuatif dan cenderung murah, berdampak pada penurunan pendapatan bagi hasil antara pemilik kapal dan awak kapal perikanan.

Baca Juga: BNN Kota Tegal Ajak Masyarakat Berperan Aktif Wujudkan Wilayah Bersih Narkoba

Hal yang memberatkan lagi adalah diberlakukannya penarikan retribusi daerah melalui lelang TPI dan tambat labuh pelabuhan.

Oleh karenanya, Riswanto dengan Front Nelayan Bersatu menyampaikan aspirasi untuk mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Tegal maupun anggota DPRD Kota Tegal, agar mendukung aksi penolakan pemberlakuan PNBP pasca produksi dengan indeks tarif 10%.

Kemudian meminta untuk pemberlakuan PNBP pasca produksi dengan indeks tarif maksimal tidak lebih dari 5%, menolak sanksi denda administrasi 1.000%, menolak Pemberlakuan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan meminta penambahan dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 dan 712 untuk kapal alat tangkap Jaring Tarik Berkantong ukuran diatas 100 GT dan penambahan WPP 713 untuk kapal alat tangkap Jaring Tarik Berkantong.

Baca Juga: PKL di Sepanjang Jalan KH Mukhlas Kota Tegal Bakal Ditertibkan

Pada aksi penyampaian aspirasi tersebut ditemui oleh Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro dan Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Habib Ali Zaenal Abidin.

Menurut Wali Kota Tegal Dedy Yon, pihaknya akan mendukung aspirasi pada pelaku usaha perikanan di Kota Tegal. Hal itu semata-mata agar para pelaku usaha perikanan bisa terus bekerja dan berusaha untuk menghidupi keluarganya.***

Editor: Dewi Prima Mayasari

Tags

Terkini

Terpopuler