Network
PORTAL BREBES – Masih ada jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah sampai puluhan ribu dinyatakan sebagai warga miskin ekstrem. Data tersebut merupakan hasil dari program Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Kemenko PMK RI tahun 2021.
Hal tersebut disampaikan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat menghadiri acara kunjungi Staf Khusus Presiden RI, Deputi dari Kemenko PMK RI, dan sejumlah Direktur BUMN di Gedung OR Graha Adiguna, dilansir dari laman resmi Pemprov Jateng, Sabtu 12 November 2022.
Menurutnya, sebanyak 45.284 jiwa atau 2,19 persen penduduk di Kabupaten Purbalingga termasuk dalam kategori Desil 1 atau keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Mereka menjadi target prioritas pengentasan kemiskinan oleh pemerintah daerah agar angka kemiskinan di wilayahnya bisa turun pada 2023, menjadi sebesar 1,05 persen atau 1,1 persen.
Baca Juga: UPS Tegal dan Polres Tegal Kota Gelar Senam Sehat Bersama
“Jadi besok data 45 ribu by name by address dibuka. Nantinya, intervensi kegiatan-kegiatan kita mengarah ke sana. Dari 45 ribu (keluarga) itu kita lihat mereka itu butuhnya apa, apakah RTLH atau kredit usaha, dan sebagainya, nanti kita identifikasi,” katanya.
Lebih lanjut, terdapat kurang lebih tujuh ribu warga yang termasuk dalam Desil 1 sampai 4 yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat, seperti PKH maupun BPNT. Bupati mendorong Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di seluruh Purbalingga untuk segera memverifikasi dan memvalidasi data tersebut.
“Saya minta data tujuh ribu itu untuk diverifikasi oleh TKSK. Kemiskinan ekstrem, saya kira bisa teratasi, jika bantuan-bantuan yang selama ini diberikan tepat sasaran,” katanya.
Baca Juga: Wakil Gubernur Maluku Utara Mengaku Senang Ketika Bertemu Ganjar Pranowo Karena Ini
Sementara itu, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Arif Budimanta, meminta Pemkab Purbalingga untuk segera menetapkan nama-nama dan alamat valid penduduk yang termasuk dalam miskin ekstrem.
“Kalau boleh akhir bulan November ini. Ibu Bupati bisa menetapkan dalam SK Bupati,” imbuhnya.
