Belum Jelas Statusnya, Sejumlah PTT di Kabupaten Tegal Ngadu Nasib ke DPRD

- 2 Februari 2023, 14:38 WIB
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Rudi Indriyani menerima kedatangan sejumlah PTT yang mengadu nasibnya
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Rudi Indriyani menerima kedatangan sejumlah PTT yang mengadu nasibnya /Istimewa/

PORTAL BREBES – Sejumlah orang yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Tegal mendatangi Pimpinan DPRD Kabupaten Tegal. Mereka mengadu nasibnya lantaran belum ada kejelasan permasalahan PTT di Kabupaten Tegal.

Ditemui Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Rudi Indriyani, mereka mengeluhkan tentang nasib kedepannya yang saat ini belum jelas.

“Kami memang PTT, tapi kedepan mau bagaimana? Karena aturannya sudah tidak ada PTT, adanya PNS dan Non ASN,” kata Koordinator PTT Kabupaten Tegal, Sahroni AS.

Baca Juga: Canangkan Pembangunan Zona Integritas, Polres Pemalang Komitmen Wujudkan WBK di tahun 2023

Dikatakan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negera (ASN), pemerintah hanya mengakomodir PNS dan Non ASN. Namun, ditahun ini pihaknya sempat khawatir lantaran pada 10 Januari 2023 belum menandatangai Surat Perintah Tugas (SPT).

“Namun, kekhawatiran itu hilang ketika kami ternyata tanda tangan juga pada 21 Januari 2023 lalu,” ujarnya.

PTT memang diakui memiliki legalitas yang jelas, disisi lain pihaknya juga khawatir akan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang pegawai yang diakui hanya PNS dan PPPK.

Baca Juga: Bantu Entaskan Stunting, Polsek dan Puskesmas Slawi Bagi Baksos Kepada Kader Posyandu

Dia berharap, PTT yang tidak ada statusnya dalam Undang-undang itu bisa diperjelas lagi dengan menyandang masuk ke PNS atau PPPK. Namun, tak dipungkiri bahwa untuk masuk PNS bagi dirinya tidak dimungkinkan.

“Kami berharap agar bisa menjadi PPPK agar statusnya jelas seperti UU no 5 tahun 2014,” harapnya.

Sahroni menyebut, PTT yang hanya tersisa 85 orang itu juga mengharapkan agar hak-haknya bisa terpenuhi, seperti halnya gaji tiap bulan, gaji 13, gaji 14, BPJS, dan uang tali asih saat pensiun.

Baca Juga: Rakor dengan Ditjen Tata Ruang, Walkot Berharap RDTR Kota Tegal Disetujui

“Karena selama ini, PTT yang pensiun hanya diberikan surat ucapan terimakasih dan apresiasi. Paling tidak lima kali gaji, tidak hanya surat ucapan terimakasih saja,” pungkasnya.

Dia menyampaikan, memang PTT tiap tahun mengalami kenaikan gaji sekitar Rp100 ribu. Di awal masuk PTT gaji hanya Rp 650 ribu dan hingga kini Rp 2,337 juta. Gaji itu untuk PTT lulusan SMA, sedangkan Sarjana ada tambahan sekitar Rp 100 ribu. Padahal, gaji PTT sudah ada Perda yang tiap tahun naik.

“Memang jumlahnya disesuaikan dengan keuangan daerah. Tapi, kami berharap ada kepantasan,” ucapnya.

Baca Juga: Bhabinkamtibmas Bersama Warga Bersih-bersih Lingkungan, Antisipasi Banjir dan Penyebaran Penyakit

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Rudi Indriyani menyampaikan, kedatangan mereka sudah diterima. Namun, disisi lain mereka juga menyampaikan kelanjutan surat yang dilayangkan dua pekan lalu ke DPRD.

“Hingga saat ini surat tersebut belum didisposisi oleh Ketua DPRD Kabupaten Tegal. Namun, kami sudah mencatat keluhan PTT, dan segera ditindaklanjuti untuk dibahas di tingkat komisi,” pungkasnya.***

Editor: DR Yogatama


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x