Network
Kendati demikian, lanjut Jafar, melihat data mereka bahwa kesempatan nanti di tahun 2024 yang dikhawatirkan adalah bahwa mereka belum memiliki sertifikat pendidik. Namun, diakui bahwa rata-rata mereka sudah mengabdi selama 10 tahun.
"Oleh karna itu, kami memberikan masukan kepada mereka nantinya kita akan maju untuk menyurati Bupati. Namun, kita juga harus hitung berapa alokasi dan kemampuan keuangan daerah ditahun 2024," ungkapnya.
Walaupun pada DAU ada alokasi khusus untuk PPPK di tahun 2023 yang jumlahnya sebesar Rp104,2 miliar, namun ternyata hanya SK saja formasi PPPK tahun 2022 dibulan Juni mendatang.
Baca Juga: Bukan Karena KDRT, Venna Melinda Meminta Maaf pada Ferry Irawan Karena Ini
"Sehingga, nanti kita coba ke Bupati dan TAPD untuk menanyakan apakah masih memungkinkan jumlahnya. Setidaknya untuk jumlah formasi di prioritas ketiga (P3)," ujarnya.
Dia menyampaikan, jika BPKAD masih bisa mengusulkan dengan keadaan yang ada, maka bisa dilakukan pengajuan tambahan.
"Karena tahun ini jumlah yang pensiun ada 593, baik pegawai dari Dikbud maupun dinas yang lainnya," imbuhnya. ***
