Network
Usai tuntutan tersebut diterima, ratusan warga desa Harjosari Kidul itu membubarkan diri setelah koordinator aksi berhasil menemui pihak pemerintah desa dan menerangkan beberapa hal kepada warga yang berunjuk rasa.
Ditemui terpisah, Camat Adiwerna, Sularko Bekti Raharjo membenarkan jika Forum Masyarakat Desa Harjosari Kidul Peduli Pemilihan Kepala Desa Jujur dan Adil meminta dokumen terkait dengan Pilkades. Dimana, yang diinginkan ada 19 item, dari mulai pendaftaran hingga penetapan panitia.
"Kita mendampingi Pj Kades yakni selaku yang dimintai informasi dan sudah sepakat bahwa permintaan dari forum tersebut akan dicukupi paling lambat selama 10 hari. Hal itu sejalan dengan UU Keterbukaan publik yakni bisa memberikan data tersebut setelah dikaji, termasuk yang dikecualikan paling lambat 10 hari," ujarnya.
Ia mengungkapkan, dimana yang dikecualikan itu nantinya akan dikaji dengan tim. Dikarenakan, hal itu keterkaitan dengan UU keterbukaan publik.
"Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, nanti kita libatkan Kominfo dan akan kita bahas. Pastinya pemerintah desa juga tidak bisa bekerja sendiri, pasti dengan semua yang berkepentingan," terangnya.
Bekti berujar, sebetulnya proses Pilkades di Desa Harjosari Kidul sudah memenuhi segala proses aturan yang ada. Karena masyarakat menginginkan keterbukaan informasi publik itu, maka diperbolehkan.
"Secara aturan, panitia sudah menjalankan tugas dengan baik dan hari ini mereka menetapkan hasil pilkades tersebut setelah batas waktu 3 hari krtjs setelah proses pemungutan suara," terangnya.***
