Memprihatikan! Rumah Warga di Bantaran Sungai Belakang Trasa Terancam Tergusur, Butuh Relokasi

- 3 November 2023, 17:29 WIB
Penggiat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Slawi, Hartono Sosrodjoyo bersama Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kelurahan Kudaile Wiwik saat mengunjungi rumah warga di bantaran sungai belakang Trasa Slawi
Penggiat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Slawi, Hartono Sosrodjoyo bersama Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kelurahan Kudaile Wiwik saat mengunjungi rumah warga di bantaran sungai belakang Trasa Slawi /DR Yogatama/Portal Brebes/

PORTAL BREBES – Puluhan rumah warga yang berada di bantaran sungai belakang area Taman Rakyat Slawi (Trasa) Kabupaten Tegal terancam tergusur akibat akan adanya normalisasi sungai.

Puluhan warga yang berjumlah sedikitnya 56 Kepala Keluarga (KK) masuk di wilayah RT 04 RW 01, Kelurahan Kudaile, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal itu mayoritas sebagai pengamen, pemulung, tukang parkir hingga pedagang kaki lima.

Mereka mendirikan rumah dengan bangunan menggunakan triplek, bambu dan kayu seadaanya diatas tanah yang bukan merupakan hal milik. Mereka menempati tanah irigasi pengairan milk pemerintah.

Baca Juga: Diminta Jangan Golput, Ketua MUI Kabupaten Tegal Berharap Masyarakat Ramaikan Pemilu 2024

Tak hanya itu, rata-rata bangunan tersebut tidak memiliki kamar mandi, cuci dan kakus (MCK), warga yang berjumlah sekitar 200 jiwa itu menggunakan kamar mandi umum yang dulu pernah mendapatkan bantuan dari Polres Tegal.

Salah satu Kepala Keluarga yang tinggal di Bantaran Sungai Jembatan Belakang Trasa, Dodi mengaku khawatir ketika sungai jembangan akan dilakukan normalisasi. Rencananya, normalisasi itu akan dilakukan 2024 mendatang.

“Tentunya, rumah yang berdiri di bantaran sungai tersebut teracam digusur, efek normalisasi. Lalu kami mau tinggal dimana?," tanya dia.

Baca Juga: Dukungan Terhadap Prabowo-Gibran, Supir Truk di Kabupaten Tegal Pasang Stiker di Kendaraannya

Ia mengaku sudah bertempat tinggal lama di lokasi tersebut hingga puluhan tahun lamanya. Kendati bukan warga asli pribumi, namun mereka sudah memiliki KTP dan KK di RT setempat.

“Ketika ada wacana normalisasi sungai yang akan direalisasi, kami berharap pemerintah daerah memberikan solusi untuk relokasi warga,” imbuhnya.

Ia membeberkan, dampak normalisasi tersebut berimbas akan berimbas kepada 20 rumah warga yang ada disini. Padahal, rata-rata warga tergolong keluarga tidak mampu.

Baca Juga: Warung Pojok Tempat Kongko di Tegal yang Asik

“Kalau sampai digusur, kami bingung mau kemana," ujarnya.

Sementara itu, Penggiat Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan Slawi, Hartono Sosrodjoyo mengaku prihatin atas terancam digusurnya warga di bantaran sungai belakang Trasa Slawi. Jika memang terjadi, ia mendorong pemerintah agar bisa mencari solusi sejak dini.

"Kalau tidak ada solusi, mereka akan tinggal dimana?," kata dia saat ditemui awak media.

Ketika tetap di normalisasi, ia menyarankan pemerintah tetap memberikan solusi, seperti membangun rumah susun untuk mereka yang berada di belakang Trasa. Karena tempat tersebut ada lahan yang tidak berfungsi.

Baca Juga: Peringati HUT ke-96 RSUD Kardinah Tegal, Dedy Yon Tekankan Kualitas Pelayanan

“Rusun bisa dibuat dengan bangunan 2-3 lantai. Lantai pertama untuk berdagang atau UMKM dan lantai 2-3 untuk tempat tinggal mereka yang tidak mampu. Untuk sewa, pemerintah bisa mengaturnya, pada prinsipnya pemerintah bisa mencarikan solusi untuk mereka,” terangnya.

Sementara, Kasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) Kelurahan Kudaile Wiwik mengaku rutin berkunjung ke kampung bantaran sungai tersebut. Ia tak membantah jika warga disana memang sehari-hari memiliki pekerjaan yang memprihatikan. Diantaranya pengamen, pemulung hingga berdagang.

Tak hanya itu, mayoritas anak-anak yang berada di bantaran sungai juga putus sekolah lantaran kendala biaya. Sebagian juga ada yang tidak bisa baca tulis hingga menghitung.

Baca Juga: Sidak di SMP N 1 Kramat Tegal, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Temukan Ini

"Ekonominya sangat minus. Banyak yang tidak sekolah. Kondisinya sangat memprihatinkan," kata Wiwik, saat ditemui di lokasi.

Kendati demikian, menurut Wiwik, warga kampung bantaran sungai sudah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Praktis, mereka kerap mendapatkan bantuan dari pemerintah. Baik berupa BLT, BPNT, PKH, JKN KIS maupun bantuan lainnya.

"Mereka memang sering dapat bansos. Tapi mereka tidak memiliki rumah pribadi. Mereka hanya tinggal di bantaran sungai. Kondisinya memang sangat memprihatinkan," pungkasnya.***

Editor: DR Yogatama


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x