PORTAL BREBES - Sikap anggota DPR RI Ribka Tjiptaning yang menolak tegas vaksinasi Covid-19 saat rapat kerja bersama Menteri Kesehatan di Kompleks Parlemen Senayan disesalkan epidemiolog, Defriman Djafri.
Epidemiolog Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat tersebut menyayangkan karena sebagai seorang dokter Ribka Tjiptaning semestinya paham bagaimana cara kerja dan efektivitas pasien.
Seharusnya, kata Defriman Djafri, sebagai wakil rakyat apalagi memiliki latar belakang keilmuan di bidang kesehatan, Ribka bisa membantu pemerintah menjelaskan kebaikan vaksin kepada masyarakat.
"Dia seorang dokter, seharusnya paham bagaimana cara kerja dan efektivitas vaksin selama ini," kata Defriman saat dihubungi di Jakarta, Kamis 14 Januari 2021 seperti dilansir Antara.
Baca Juga: Arie Untung Sempat Janji Bertemu Syekh Ali Jaber di Puncak Namun belum Terlaksana
Defriman juga menyebutkan, tanggapan politikus PDI-P terkait dampak vaksin kaki gajah dan vaksin polio yang pernah terjadi di Indonesia tidak bisa digeneralisasi.
Sebab, efek samping yang terjadi pada beberapa orang tersebut bisa saja karena kesalahan prosedur atau kesalahan skrining awal.
Maka sebagai seorang epidemiolog Defriman berpandangan seharusnya Ribka yang juga wakil rakyat di Senayan ikut mendorong suksesnya vaksinasi di Tanah Air.
Baca Juga: Ya Allah,! Syekh Ali Jaber Ternyata Sudah Berfirasat Akan Kematiannya. Ingin Dimakamkan di Lombok
"Apalagi ini baru tahap satu yang dilakukan kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang termasuk mahasiswa kedokteran yang di pelayanan," ungkap Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand itu menambahkan.
Jika tahap pertama sukses, kata Defriman Djafri lebih jauh, maka ke depannya akan lebih sistematis. Namun, jika tenaga kesehatan takut atau anggota DPR menolak divaksin maka masyarakat juga bisa menolak.
Seperti diberitakan PortalBrebes.Com sebelumnya, anggota DPR RI Ribka Tjiptaning secara tegas menolak divaksin. Hal itu ia sampaikan di depan Menteri Kesehatan pada rapat kerja pada Selasa 12 Januari 2021.
Bahkan, jika Pemerintah DKI Jakarta mengenakan sanksi kepadanya karena menolak divaksin, ia siap membayar meskipun harus menjual hartanya.***