Network
PORTAL BREBES - Dengan alasan untuk menghindari polarisasi pada masyarakat, pengamat politik Muhammad Qodaridari Indobarometer mengusulkan Presien Joko Widodo berpasangan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto pada Pemilu 2024 mendatang.
Terkait hal itu Profesor Emeritus dari Universitas Monash Australia Ariel Heryanto turut memberikan tanggapan terhadap usulan tersebut.
Seperti diketahui, sebelumnya Muhammad Qodari mengusulkan agar Presiden Joko Widodo berpasangan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam Pemilu 2024 mendatang.
Menurut Muhammad Qodari, pasangan Jokowi-Prabowo Subianto dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 tersebut ditujukan untuk menghindari polarisasi pada masyarakat.
Tidak hanya itu, pasangan Jokowi-Prabowo, lanjut Muhammad Qodari, diusulkan dalam Pemilu 2024 lantaran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra adalah dua partai yang besar saat ini.
PDIP dan Partai Gerindra, tambah Qodari, mampu mendapat 20 persen suara, sedangkan segi oposisi yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tidak sampai 20 persen suara.
Baca Juga: Kode Redeem ML (Mobile Legend) Terbaru Hari Ini Rabu 17 Maret 2021, Segera Klaim !Baca Juga: Kode Redeem ML (Mobile Legend) Terbaru Hari Ini Rabu 17 Maret 2021, Segera Klaim !
Untuk informasi, menurut hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada pemilu 2019, PDIP mendapat suara sebanyak 19,33 persen dan Gerindra sebanyak 12,57 persen.
Sementara itu, seperti dilansir PortalBrebes.Com dari Bekasi.PikiranRakyatcom pada artikel berjudul, Jokowi-Prabowo Diusulkan Duet di 2024, Profesor dari Australia: Nanggung, Republik Diganti Kerajaan Saja?, Partai Demokrat mendapat suara sebanyak 7,77 persen dan PKS mendapat suara 8,21 persen pada pemilu 2019.
Menanggapi hal tersebut, Ariel Heryanto menyampaikan argumentasinya dengan bahasa satir sebagai berikut.
"Ah, nanggung. Bagaimana kalau kita usul, Republik diganti kerajaan saja? Biar jadi makmur, aman, tentram, gemah ripah lohjinawi. Semua bahagia," kata Ariel Heryanto dalam akun Twitter-nya, sebagaimana dikutip Pikiranrakyat-Bekasi.com pada Rabu, 17 Maret 2021.
Ah, nanggung. Bagaimana kalau kita usul, Republik diganti jadi kerajaan saja? Biar jadi makmur, aman tentram, gemah ripah lojinawi. Semua bahagia.
Kalau ada yang nyinyir, kasih saja pidana penghinaan, hukum anti-subversi, anti-teroris, atau sebangsanya. https://t.co/g4b3Zu3Hqv— Ariel Heryanto (@ariel_heryanto) March 16, 2021
Selain itu, Ariel Heryanto juga kembali menyindir usulan Muhammad Qodari dengan satire sebagai berikut.
"Kalau ada yang nyinyir, kasih saja pidana penghinaan, hukum anti-subversi, anti-teroris, atau sebagainya," ujar Ariel Heryanto.
Baca Juga: Viral! Video Demo Sendirian Tolak Impor Beras, Pendemo ; Bang, Apalagi Diimpor Modar Petani
Perlu diketahui, isu masa jabatan presiden 3 periode menjadi perbincangan hangat usai dilontarkan oleh politisi senior Amien Rais.
"Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu, dua pasal yang katanya perlu diperbaiki. Kemudian, nanti akan ditawarkan hak presiden itu bisa dipilih tiga kali," tutur Amien Rais, dikutip dari kanal YouTube-nya.
Sementara itu, Presiden Jokowi telah membuat klarifikasi bahwa dirinya tidak memiliki niat dan minat untuk menjabat sebagai presiden 3 periode.
"Sikap saya terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode tidak berubah sampai detik ini. Saya sama sekali tidak memiliki niat, juga tidak berminat, untuk menjadi presiden tiga periode,” kata Jokowi, dikutip dari akun Instagram-nya.
(Muhammad Azy/Pikiran Rakyat Bekasi)***
