Network
PORTAL BREBES – Akhir-akhir ini banyak diperbincangkan tentang rencana kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Meski belum sepenuhnya benar, namun isu tersebut membuat masyarakat resah.
Sebab, masyarakat akan dibebani tambahan pengeluaran jika sampai harga BBM benar mengalami kenaikan. Hal tersebut juga akan mempengaruhi harga-harga lain yang terdampak dan ikut mengalami kenaikan pula.
Sebagaiman Portalbrebes mengutip dari Pikiran-Rakyat.com bahwa meluasnya isu kenaikan harga BBM, pemerintah menanggapinya dengan beragam informasi. Salah satunya seperti yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca Juga: BI Tegal Buka Layanan Penukaran Uang TE 2022 di Brebes, Maksimal 5 Paket
Luhut mengonfirmasikan bahwa saat ini pemerintah sedang menyusun skema penyesuaian harga. Hal tersebut bertujuan agar beban subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) di APBN dapat dikurangi.
Luhut menyebutkan bahwa tingginya harga minyak mentah dunia telah menyebabkan meningkatnya gap harga keekonomian dan harga jual Pertalite dan solar. Ini juga berdampak pada kenaikan subsidi serta kompensasi energi.
Berdasarkan data, anggaran yang dialokasikan dari APBN untuk memberikan subsidi serta kompensasi energi mencapai Rp502 triliun. Jika tidak ada penyesuaian kebijakan, tentu dapat meningkat hingga lebih dari Rp550 triliun pada akhir tahun.
Baca Juga: Lirik Joko Tingkir Ngombe Dawet Diganti Jadi Tukang Parkir, Ini Alasan Penciptanya
"Pemerintah sedang mengkalkulasikan sejumlah skenario penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dengan cara memperhatikan dampaknya di masyarakat," kata Luhut Pandjaitan, seperti dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Luhut juga menegaskan bahwa harga BBM di Indonesia sangat murah jika harus dibandingkan dengan mayoritas negara di dunia.
Saat ini, pemerintah sedang fokus untuk melakukan beberapa pendekatan dalam rangka pembatasan volume.
"Pemerintah akan terus mendorong penggunaan aplikasi MyPertamina dapat menyajikan data yang akurat sebelum pembatasan diterapkan," jelas Luhut.
Baca Juga: Aturan Baru di Singapura, Seks Gay Tidak Dianggap Kriminal
Di sisi lain pemerintah juga memastikan dan memperhitungkan rencana ini dengan sangat hati-hati.
Menurut Luhut, kebijakan subsidi dan kompensasi energi yang berubah juga perlu mempertimbangkan banyak faktor.
Beberapa di antaranya seperti tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global akan ancaman resesi dan inflasi.
"Anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan.Sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat segera mendapatkan program kompensasi," ujar Luhut Pandjaitan.
Baca Juga: Seram! Ada Peneliti Ungkap Spesies di Bumi Terancam Punah
Langkah dan upaya pemerintah mengurangi subsidi dan kompensasi energi juga dilakukan melalui langkah-langkah lain seperti percepatan B40 dan adopsi kendaraan listrik sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya kenenergi fosil.
"Yang perlu diingat, keputusan akhir tetap di tangan Presiden. Namun, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar distribusinya," kata Luhut memungkasi.
Disclaimer : Artikel ini juga sudah ditayangkan di pikiran-rakyat.com dengan judul Isu Kenaikan Harga BBM Mencuat, Luhut Pandjaitan: Perlu Diingat Keputusan Akhir Tetap di Tangan Presiden.***
