Network
PORTAL BREBES - Dalam diskusi daring bersama ICMI yang disiarkan secara streaming, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyarankan agar presidential therhold menjadi nol persen.
Ia berpendapat bahwa ambang batas 20 persen menyebabkan munculnya drama koalisi. Jika dibiarkan, maka para politikus hanya akan berlomba-lomba untuk mengambil dan menikmati kekuasaan saja.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Angkat Bicara Soal Kericuhan Diskusi Sayap Partai Golkar
Terpisah, anggota Komisi II DPR RI Agung Widyantoro menanggapi saran dari mantan ketua MK tersebut. Ia berpendapat presidentiap treshold tidak mungkin nol persen karena undang-undangnya mengatur seperti itu.
"Kita memberi ruang seluas-luasnya kepada anak bangsa. Tetapi, saluranya harus melalui partai politik," kata anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widyantoro, Sabtu (12/8/2023) di Teras Padi Paguyangan, Brebes.
Kenapa demikian, lanjut Agung, karena itu adalah lembaga perwakilan yang mengartikulasikan, menggembleng kader-kader terbaik.
Terkait treshold yang mengatur ambang batas minimal yang mengakibatkan timbulnya drama-drama koalisi, Agung tidak mempermasalahkan hal tersebut sepanjang undang-undang memperbolehkanya.
"Partai besarpun kalau tidak memiliki treshold maka tidak bisa mencalonkan sendiri, tetap harus berkoalisi," ujar politisi Partai Golkar tersebut.
Agung berujar, koalisi tetap dibutuhkan agar didalam pemilihan nanti tidak goyah.
