PORTAL BREBES - Nasib para tenaga harian lepas (THL) di Kabupaten Tegal masih belum jelas alias bureng. Tuntutan mereka yang menghendaki datanya bisa masuk ke database Badan Kepegawaian Negara (BKN), tapi sampai sekarang belum terakomodir.
Sebab itulah, ribuan THL terpaksa akan demo. Genderang mulai ditabuh dan diserukan kepada seluruh THL di daerah tersebut.
"Kami sudah menunggu lama, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kalau sampai data kami tidak masuk ke database BKN, terpaksa kami akan turun ke jalan. Kami akan demo," kata Ketua Forum THL Kabupaten Tegal, M. Jaenudin, Jumat 14 Oktober 2022.
Baca Juga: THL di Kabupaten Tegal Terancam Tidak Menerima Honor Bulanan, Ini Alasannya
Dia mengungkapkan, jumlah THL di Kabupaten Tegal sekitar 7.400 orang. Mereka tersebar di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Tegal.
Sejauh ini, para THL sudah berupaya membuat akun pendataan non ASN di situs resmi milik BKN. Namun, pembuatan akun itu selalu gagal.
Para THL pun sudah berupaya melakukan konfirmasi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tegal. Hasil dari klarifikasi itu, BKD mengaku sedang melakukan verifikasi data non ASN.
Baca Juga: Nasib THL di Kabupaten Tegal Harap-harap Cemas, Masih Menunggu Kabar dari Bupati
"Tadi kami sudah ke BKD menanyakan soal nasib kami. Dan jawabannya, kami disuruh menunggu karena BKD sedang melakukan verifikasi," kata Ujang, sapaan akrab ketua Forum THL ini.
Menurut Ujang, perintah dari BKD agar para THL diminta untuk bersabar. Karena BKD sedang mengupayakan agar data para THL bisa dimasukkan ke database BKN.
"Kami akan menunggu sampai tanggal 22 Oktober. Kaĺau sampai tidak bisa, terpaksa kami akan demo. Kami akan turun semua ke jalan," tegasnya.
Baca Juga: Ratusan THL di Kabupaten Tegal Gagal Demo, Alasannya Begini
Sementara, Bendahara Forum THL Kabupaten Tegal, Fajar Hakim mengatakan hal senada. Dia menyatakan, jika pendataan non ASN tidak diakomodir, terpaksa pihaknya akan menggeruduk ke kantor Pemkab Tegal bersama ribuan THL lainnya.
"Kami akan menagih janji Pimpinan DPRD, Komisi I dan Pak Sekda. Karena beliau-beliau pernah menjanjikan bakal memperjuangkan nasib kami," tandasnya.***