Network
“Buang jauh-jauh ego sektoral supaya kita bisa saling bekerja sama, berkolaborasi untuk kebaikan, untuk efisiensi pemanfaatan sumber daya kita yang sudah sangat terbatas itu tadi,” tegas Umi.
Lebih jauh, terkait soal inovasi Umi menekankan kepada seluruh kepala perangkat daerah khususnya yang tahun 2022 lalu tidak melaporkan hasil penerapan inovasinya agar memperbaiki kinerja inovasinya. Dan di tahun 2023 ini ia meminta tidak ada satupun organisasi perangkat daerah yang tidak melaporkan hasil penerapan inovasinya.
“Sudah saya siapkan insentif bagi perangkat daerah dengan inovasi terbaiknya sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan,” ujarnya.
Baca Juga: Jalur Alternatif Jatibarang-Margasari Tegal Rusak, Sugono: Pemudik Harus Waspada
Sebab, jika melihat kondisi saat ini semangat inovasi perangkat daerah terlihat stagnan. Hal ini tergambar dari capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Tegal 2022 yang meskipun masih masuk kategori sangat innovatif, tapi indeksnya menurun 0,25 poin dibandingkan tahun 2021, yaitu dari 62,06 menjadi 61,81.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Ahmad Jafar memaparkan usulan atas pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tegal, diantaranya pembenahan jalan rusak dan berlubang, meningkatkan pendapatan asli daerah, pembangunan drainase untuk mencegah banjir di sejumlah titik, pembenahan sarana dan prasarana pendidikan, pembenahan sarana publik, penerangan jalan, penanganan sampah dan secara intensif memberikan bantuan kepada rumah ibadah serta bantuan keuangan desa.
Jafar pun berharap pokok-pokok pikiran tersebut bisa masuk sebagai tambahan pada penyempurnaan RKPD 2024 ini. “Semoga dengan perencanaan yang baik, sistematis dapat sesuai harapan Kabupaten Tegal yang sejahtera dan berbudaya,” ungkapnya.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Dirpolairud Polda Jateng Cek Kondisi Pelabuhan Pelindo Tegal
Sementara itu, perencana ahli madya Bappeda Provinsi Jawa Tengah Erna Widiastuti yang hadir secara virtual mengatakan sepuluh prioritas agenda pembangunan Kabupaten Tegal 2024 tersebut tidak menjadi urutan prioritas kepentingan maupun prioritas anggaran, tapi muara berbagai upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM).
“Penyempurnaan RKPD yang tengah disusun ini harus bisa menggambarkan capaian empat indikator makro daerah, yakni pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan IPM,” ungkapnya.***
