PORTAL BREBES - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengaku miris melihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) saling lempar tanggung jawab atas nasib 75 pegawai KPK yang dibertitakan tidak lolos seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Melalui akun Twitter @MardaniAliSera kembali menegaskan jangan sampai Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi alat untuk mengurangi atau mengintervensi independensi para pegawai KPK dalam melaksanakan tugasnya.
"Pegawai-pegawai ini mestinya bisa dipertahankan," tulis Mardani seperti dikutip PortalBrebes.Com, Jumat 7 Mei 2021.
Menurut Mardani, jika yang bersangkutan tidak lolos tes tersebut, perlu diiringi dengan memberikan kesempatan untuk memperkuat wawasan kebangsaan. Karena ada Lemhannas yang bisa membantu melakukan pembinaan.
"Kecuali mereka memutuskan sendiri untuk mundur," tulisnya lebih jauh.
Baca Juga: Jumat Pon 7 Mei 2021, Hari ini Arah dan Waktu Terbaik Untuk Menjemput Rezeki Menurut Primbon Jawa
Mardani lebih jauh megatakan, permasalahan tersebut harus dibuka ke publik karena sudah menjadi urusan masyarakat.
"Nasib pegawai KPK, yang sebagian berstatus penyelidik/penyidik, apalagi yang senior sudah mengharumkan nama KPK. Besarnya KPK pun tidak lepas dari peran penyidik dan pegawai KPK yg sudah berdedikasi selama ini," tandasnya lagi.
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS itu juga mengungkapkan, salah satu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin mengamanatkan, tidak boleh ada satu pun kebijakan yang merugikan pegawai KPK dalam proses pengalihan status menjadi Aparat Sipil Negara (ASN).
"Pimpinan KPK harus taat putusan tersebut," kata Mardani Ali Sera.
Karena menurut Mardani, seharusnya yang dilakukan KPK bukan menyeleksi. Melainkan memberi asesmen terhadap pegawai dalam peralihan status menjadi ASN.
"Jangan justru melempar tanggung jawab kepada lembaga lain seperti Kemenpan RB atau BKN," ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Jadwal Acara RCTI Hari Jumat 7 Mei 2021 : Ada Setinggi Bintang di Langit dan Ikatan Cinta
Untuk itu, kata dia, KPK mesti duduk bareng bersama KemenPANRB untuk menjelaskan duduk permasalahan. Termasuk soal Tes Wawasan Kebangsaan. Apa maksud dan tujuannya.
"Plus kenapa ada pertanyaan2 yang tidak standar dan tricky. Semua tidak boleh lempar tangan, mesti bertanggung jawab," kata Mardani Ali Sera mengingatkan.
Menurut Mardani oposisi sangat berkepentingan KPK menjadi kuat, agar menjadi pengawas dan penyelamat anggaran rakyat.
"Untuk publik, mari kita kawal dan awasi dengan ketat beragam upaya pelemahan sistematis pada KPK. Institusi yang sudah mampu bekerja memerangi korupsi selama ini," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan tersebut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertempat di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa 27 April 2021.
Baca Juga: Limited Edition! Kode Redeem FF 'Free Fire' Jumat 7 Mei 2021 Buruan Tukar dengan Free Diamon
Hasil tersebut merupakan penilaian dari 1.349 pegawai KPK yang telah mengikuti tes yang merupakan syarat pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.
"Sebagaimana diatur melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara," kata Cahya.
Selain itu, dia meminta media dan publik juga berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK terkait dengan hasil tes wawasan kebangsaan tersebut.***