Network
PORTAL BREBES - Nama KH. Din Syamsudin kini tengah menjadi perbincangan. Ia banyak diisukan menjadi bagian orang yang dibuang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena dianggap turut mendukung gerakan 212.
Tidak hanya itu, kekritisannya juga menjadikannya dia tidak masuk dalam gerbong kepengurusan MUI yang baru (periode 2020-2025).
Menanggapi itu semua, Din Syamsudin akhirnya buka suara. Pria kelahiran Sumbawa ini mengaku kalau dirinya sudah tidak ingin lagi menjadi bagian dari kepengurusan MUI.
Sikap itu dipilih Din Syamsudin lantaran dirinya sudah terlalu lama menjadi pengurus MUI. Din mengaku kalau dirinya sudah 25 tahun berada di dalam MUI baik sebagai Sekretaris Umum dan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan.
Baca Juga: KPK Sita Uang Rp425 Juta dari Operasi Tangkap Tangan Walikota Cimahi
Din Syamsudin yang pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015 ini menyebut kalau dirinya ingin tetap akan mengabdikan diri untuk umat dan bangsa di luar lingkaran organisasi (MUI).
"Jadi tidak masuk dalam kepengurusan suatu organisasi jangan dianggap sebagai masalah besar, begitu pula masuk dalam kepengurusan bukanlah hal istimewa,"ujarnya seperti dikutip dari Galamedia.com.
Din juga membantah kalau dirinya merupakan orang yang turut mendukung aksi 212. Apalagi, lanjut dia, sikapnya yang kritis selama ini menjadikan dirinya tidak dimasukan dalam jajaran kepengurusan MUI hasil Munas ke-10.
Usai Musyawarah Nasional (Munas) ke-10, pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) diisi oleh nama-nama baru. Salah satu pengurus lama yang tak masuk adalah Din Syamsuddin.
Baca Juga: Dirawat di RS UMMI Bogor, Habib Rizieq Menolak Dijenguk Siapapun
Ada beberapa alasan tak masuknya nama sejumlah tokoh kritis itu. Salah satunya diduga karena mendukung aksi 212. Terkait hal itu, Din Syamsuddin angkat bicara.
Menurut Din, adanya anggapan dirinya tidak masuk kepengurusan MUI karena bersikap kritis atau mendukung aksi 212, adalah penilaian yang keliru.
"Tidak masuknya sejumlah tokoh ke dalam kepengurusan MUI tidaklah serta merta karena mereka kritis dan pendukung Gerakan 212. Kalau demikian, nanti bisa dipersepsikan yang masuk dalam kepengurusan MUI adalah ulama tidak kritis atau pro pemerintah,"kata Din. ***
