Network
PORTAL BREBES - Pengamat Politik Saiful Mujani menyebut Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang mengukuhkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum sebagai pengambilalihan partai oleh orang luar yang pertama di Indonesia.
Ia juga menyebutkan, hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh Partai Demokrat. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara.
"Backsliding (kemunduran) demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justeru jadi presiden karena demokrasi," kata Saiful Mujani, pengamat dan juga peneliti politik Indonesia seperti dikutip PortalBrebes.Pikiran-Rakyat.Com dari akun Twitternya @saiful_mujani, Sabtu 6 Maret 2021.
Baca Juga: SBY Tegaskan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang Abal-abal , Tidak Sah dan Ilegal
5. Hasil akhir dari manuver KSP Moeldoko ini adalah membunuh PD. Demokrat mati di tangan seorang pejabat negara. backsliding demokrasi Indonesia makin dalam, dan ini terjadi di bawah Jokowi yang ironisnya ia justeru jadi presiden karena demokrasi.— saiful mujani (@saiful_mujani) March 6, 2021
Ketika akhirnya KLB Partai Demokrat akhirnya digelar oleh pihak-pihak yang tidak puas dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jumat 5 Maret 2021 dan menetapkan KSP Moeldoko sebagai ketua umum, Saiful Mujani terlihat telah menyampaikan kritik tajam.
Melalui akun Twitter yang sama Saiful Mujani, ditetapkannya Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat Versi KLB Sumut merupakan kejadian pertama partai dibajak orang luar partai. "Kejadian pertama partai dibajak orang luar partai," kata @saiful_mujani sambil menautkan link sebuah pemberitaan yang menyebut Moeldoko Ditetapkan Ketua Umum Demokrat Versi KLB Sumut.
Baca Juga: KLB Partai Demokrat Ilegal dan Inkonstitusional , Didik Mukrianto ; Harus Dibubarkan Demi Hukum
Sebab menurut Mujani, di zama Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat KLB oleh kader partai sendiri. "Kasus PDI misalnya. Di era demokrasi sekarang Demokrat justru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. Ironi luar biasa," tandas Saiful Mujani.
zaman Orba saja yang otoriter pengambilalihan kekuasaan lewat klb oleh kader partai sendiri. kasus pdi misalnya. di era demokrasi sekarang demokrat justeru diambil alih oleh pejabat negara yang mestinya melindungi semua partai. ironi luar biasa.— saiful mujani (@saiful_mujani) March 5, 2021
