Network
"Pimpinan KPK harus taat putusan tersebut," kata Mardani Ali Sera.
Karena menurut Mardani, seharusnya yang dilakukan KPK bukan menyeleksi. Melainkan memberi asesmen terhadap pegawai dalam peralihan status menjadi ASN.
"Jangan justru melempar tanggung jawab kepada lembaga lain seperti Kemenpan RB atau BKN," ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Jadwal Acara RCTI Hari Jumat 7 Mei 2021 : Ada Setinggi Bintang di Langit dan Ikatan Cinta
Untuk itu, kata dia, KPK mesti duduk bareng bersama KemenPANRB untuk menjelaskan duduk permasalahan. Termasuk soal Tes Wawasan Kebangsaan. Apa maksud dan tujuannya.
"Plus kenapa ada pertanyaan2 yang tidak standar dan tricky. Semua tidak boleh lempar tangan, mesti bertanggung jawab," kata Mardani Ali Sera mengingatkan.
Menurut Mardani oposisi sangat berkepentingan KPK menjadi kuat, agar menjadi pengawas dan penyelamat anggaran rakyat.
"Untuk publik, mari kita kawal dan awasi dengan ketat beragam upaya pelemahan sistematis pada KPK. Institusi yang sudah mampu bekerja memerangi korupsi selama ini," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan tersebut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertempat di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa 27 April 2021.
Baca Juga: Limited Edition! Kode Redeem FF 'Free Fire' Jumat 7 Mei 2021 Buruan Tukar dengan Free Diamon
