Network
PORTAL BREBES — Terjadinya lonjakan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebagian berdenominasi valuta asing menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak.
Sebab dikhawatirkan ‘ledakan’ krisis keuangan BUMN akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional dan menimbulkan tanggung wajib kontingensi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (BUMN) karena bila BUMN gagal bayar, pemerintah akan ikut menanggungnya.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menggungkapkan hal itu melalui keterangan tertulis yang diterima PortalBrebes.Com, Kamis 10 Juni 2021.
Amin mengingatkan, terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 juga dipicu oleh akumulasi utang yang tidak berhasil dikendalikan dan diselesaikan secara tuntas.
Baca Juga: Kabar Baik Pencairan BSU Kementerian Agama Diperpanjang Sampai 30 Juni 2021
Dikatakannya, pandemi memang meningkatkan risiko neraca keuangan BUMN maupun perekonomian nasional, namun kata Wakil Rakyat dari Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) tersebut, tren kenaikan utang BUMN sudah berlangsung dalam lima tahun terakhir.
"Bukan semata terjadi akibat pandemi Covid-19. Pemerintah tidak bisa menjadikan pandemi Covid-19 sebagai alasan dibalik kegagalan mengelola utang BUMN,” kata Amin.
Berdasarkan data Bank Indonesia, ungkapnya lagi, hingga akhir 2020 lalu dari Rp12.181 triliun utang sektor publik, total utang BUMN mencapai Rp6.091 triliun.
Rasio utang BUMN terhadap aset juga telah mencapai 67% yang berarti kemampuan perusahaan mencetak keuntungan tidak sebanding dengan laju kenaikan utangnya.
Baca Juga: Mau Tambahan Uang Jajan, Lakukan di Waktu Senggang Hanya dengan Testing Website
