Network
"Salah satunya perlindungan bagi penduduknya yakni perlindungan sosial dan jaminan sosial yang komprensif dari sejak lahir hingga mati. Yang akan kita dorong bersama masyarakat dan pemerintah bersama untuk bekerja sama. Besar harapan kami yang akan dibangun melalui BPJS Ketenagakerjaan dan juga nanti tugasnya pemerintah kota terutama anggota Apeksi akan memberikan ide baru tekait pemberdayaan masyarakat yang lebih optimal," ujar Cut Sri.
Baca Juga: Gyeongseong Creature, Perpaduan Visual 3 Aktor Drakor Fenomenal
Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono melalui Pj. Sekda Kota Tegal Dr. dr. Sri Primawati Indraswari, Sp.KK., M.M., M.H., menyampaikan bahwa Pemkot Tegal telah memiliki Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Namun demikian Pemerintah Kota Tegal tidak tinggal diam.
Usai Kick Off Meeting Pengarusutamaan Pusat Ketenagakerjaan Inklusif oleh APEKSI, Pemkot Tegal memiliki beberapa rencana tindak lanjut. Seperti melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk melakukan identifikasi penyandang disabilitas sesuai kompetensi.
Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan pun dilakukan untuk melakukan identifikasi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang berakibat cacat tubuh.
Baca Juga: Nasi Bisa Dibuat Pempek dan Rasanya pun Nikmat
"Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi penyandang disabilitas.
Melakukan identifikasi perusahaan yang jenis pekerjaannya memungkinkan dilakukan oleh penyandang disabilitas, sehingga dapat dilakukan fasilitasi rekrutmennya," ujar Prima.***
