PORTAL BREBES – Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu Provinsi kepulauan yang dimekarkan dari Provinsi Maluku.
Pembentukan provinsi ini berdasarkan atas Undang-undang RI nomor 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Dilansir dari buku Selayang Pandang karangan Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar dibagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku).
Baca Juga: Asal Usul Kabupaten dan Kota Tegal, Inilah 5 Pesan Ki Gede Sebayu Sebelum Wafat
Masing-masing adalah kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore dan Kesultanan Ternate.
Pada era kependudukan tentara Jepang (1942-1945), Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.
Memasuki era kemerdekaan, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemorosotan.
Baca Juga: Sejarah Asal Usul Desa Sengon Brebes, Kisah Seorang Ulama yang Menyebarkan Agama Islam
Kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945-1957.
Setelah itu, kedudukannya dibagi dalam beberapa daerah kabupaten.
Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957.
Baca Juga: 8 Peninggalan Sejarah yang ada di Kabupaten Purbalingga, Dari Batu hingga Makam Keramat
Saat itu, DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara guna mendukung perjuangan mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta.
Pada 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak DPRD Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara.
DPRD-GR merespon upaya tersebut dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara.
Baca Juga: Rangkuman Asal Usul Berdirinya Ponorogo Jawa Timur, Kesepakatan Mendirikan Pramana Raga
Namun, pergantian pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang kongkret.
Pada masa kemerdekaan dan masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota, yaitu Kabupaten Maluku Utara beribukota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Soa Siu, Tidore dan Kota Administratif Ternate beribukota di Kota Ternate.
Ketiga daerah Kabupaten/Kota tersebut masih termasuk wilayah Provinsi Maluku dengan ibukota Ambon.
Baca Juga: Asal Usul Purbalingga Jawa Tengah, Sejarah Kyai Arsantaka Saat Terjadi Perang Jenar
Pada masa kepemerintahan Presiden BJ Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensil dengan cara membentuk provinsi-provinsi baru.
Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensil yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi.
Hal ini karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan atau antara wilayah tengah dan tenggara tidak serasi.
Baca Juga: Asal Usul Istilah Puasa Ternyata Berasal dari Bahasa Sansekerta
Atas dasar itu, Pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara yang dikukuhkan dengan UU Nomo 46 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Dengan demikian, Provinsi Maluku Utara secara resmi berdiri pada 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku.
Wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi Kabupaten Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Ternate.
Baca Juga: Asal Usul Magelang Jawa Tengah, Nama yang Diberikan untuk Kenang Raja Jin Sonta
Melalui UU No 1 tahun 2003 dibentuklah Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kepulauan Sula serta Kota Tidore kepulauan.***