Network
Bukan malah sebaliknya, kebijakan yang ditempuh justru menghambat industrialisasi di Brebes.
Baca Juga: Catat Nih! PKB Kota Tegal Targetkan 10 Kursi di DPRD Pada Pemilu 2024
"Apalagi dalam notulen itu, penghentian sementara tidak mencantumkan batas waktunya," sambung Indra.
Bahkan di poin berikutnya, tercantum penghentian pembebasan lahan KIB dilakukan sampai dengan diterbitkan Perbup (Peraturan Bupati).
Dengan adanya poin itu, menurut Indra, tentu akan memakan waktu yang cukup lama, karena harus melalui proses pembahasan di DPRD.
Baca Juga: Heboh! Gegara Meloncat Ke PDIP, Koalisi Parpol Desak Jumadi Mundur dari Wakil Walikota Tegal
Kekecewaan, juga dilontarkan Ketua Forum Kajian Masyarakat Brebes (FKMB) M. Subhan.
Dia menilai keputusan penghentian pembebasan lahan KIB tidak sejalan dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat baik berupa Perpres (Peraturan Presiden) maupun surat jawaban dari Menteri Kordinator Perekonomian.
Dimana dalam poin ke-5 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Brebes dituntut melakukan langkah-langkah strategis untuk proses percepatan pembangunan di Kawasan Industri Brebes.
Dalam arahannya, lanjut dia, Pemkab Brebes bisa melakukan kordinasi langsung dengan kementerian atau lembaga lain dan pemerintah provisi guna mengambil sebuah kebijakan.
