Bank Indonesia Berupaya Mendorong Perekonomian Masyarakat Melalui Aspek Inklusifitas dan Digitalisasi

- 31 Agustus 2023, 19:44 WIB
Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta saat memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta saat memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal. /Sari

PORTAL BREBES - Pada triwulan II tahun 2023, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,17% (yoy), meningkat dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% (yoy). Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut ditopang oleh pertumbuhan sebagian besar wilayah, yang ditopang oleh permintaan domestik. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi 4,5-5,3%. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi stimulus fiskal Pemerintah dengan stimulus makroprudensial Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi permintaan.

Sementara dari sisi harga, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran 3,0±1% pada sisa tahun 2023. Inflasi IHK Juli 2023 tercatat rendah, yaitu 3,08% (yoy), menurun dari inflasi Juni 2023 sebesar 3,52% (yoy). Rendahnya inflasi sebagai hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam TPIP dan TPID. Saat ini, penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran Bank Indonesia terus diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta, Rabu (30/8/2023) saat menghadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal.

Menurutnya, koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mitra strategis sangat penting, terkait koordinasi TPIP dan TPID dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia juga terus siap menjadi mitra Pemerintah Daerah.

Baca Juga: Marwadi Resmi Pimpin BI Tegal, Gantikan M. Taufik Amrozy

Pada saat ini kami terus melakukan upaya untuk secara sistematis bisa menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, melalui upaya bersama transformasi Indonesia menuju ekonomi yang bersumber pada industri manufaktur yang bernilai tambah dan terintegrasi secara nasional, ekonomi yang terdiversifikasi dengan sumber pertumbuhan dari sektor jasa-jasa, dan mendapatkan manfaat dari pengembangan ekonomi dan keuangan digital (EKD), serta ekonomi hijau.

Upaya mendorong perekonomian juga difokuskan pada aspek inklusifitas dan digitalisasi. Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah, bersama-sama berkolaborasi untuk mendorong akselerasi ekonomi keuangan digital dan penciptaan kemandirian nasional. Bank Indonesia meyakini bahwa sistem pembayaran merupakan game changer dalam transformasi ekonomi keuangan digital. Layanan pembayaran digital berperan sebagai pembuka sekaligus perekat masyarakat dalam ekosistem ekonomi keuangan digital, dengan infrastruktur pembayaran yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, Andal) antara lain melalui QRIS dan BI-Fast.

Khusus di wilayah eks Karesidenan Pekalongan, digitalisasi sistem pembayaran juga menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, terefleksi dari meningkatnya jumlah merchant, volume maupun nominal transaksi digital di berbagai pusat kegiatan ekonomi. Data terkini per 18 Agustus 2023 menunjukkan bahwa saat ini jumlah merchant QRIS di wilayah eks-Karesidenan Pekalongan sudah mencapai 371 ribu merchant QRIS. Sementara itu, volume transaksi periode Januari hingga Juli 2023 telah mencapai 4,8 juta dengan nilai tertinggi Kabupaten Brebes. Perkembangan tersebut menjadi modal penting dalam mencapai target 45 juta pengguna QRIS dan 1 milyar transaksi secara nasional.

Baca Juga: Rotasi Internal Polri, Jabatan Kapolsek Sumurpanggang Resmi Diserahterimakan

Upaya Digitalisasi sistem pembayaran juga diperkuat oleh sinergi kebijakan dengan Pemerintah Pusat dan Daerah melalui berbagai program elektronifikasi. Berbagai program elektronifikasi baik elektronifikasi bantuan sosial, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, dan elektronifikasi transportasi telah berhasil meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan, kapasitas fiskal serta efisiensi.***

Editor: Dewi Prima Mayasari


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x