PORTAL BREBES - Tahun 2022 ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan fokus melakukan pengangkatan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Tahun ini kita tidak akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Kita justru akan fokus mengangkat PPPK. Karena menyangkut dengan tenaga honor di daerah yang menjadi fokus dan harus selesai sebelum 23 November 2023," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana, dikutip portalbrebes dari Antaranews.com, Rabu 17 Agustus 2022.
Bima menyatakan itu saat berada di Manokwari. Menurutnya, untuk pengangkatan tenaga PPPK, pihaknya belum tahu jumlah formasi yang dibutuhkan karena masih dalam tahap pendataan.
Baca Juga: Nasib Guru Honorer di Kabupaten Tegal, Sudah Lulus Passing Grade, Tapi Belum ada Formasi PPPK
Disebutkan, jumlah formasi PPPK belum dibagikan ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Papua Barat.
Dia menyatakan, BKN bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih melakukan pendataan termasuk jadwal tahapan pengangkatan berkaitan dengan tenaga PPPK.
"Itu masih kita lihat dulu datanya termasuk akan diverifikasi kembali sehingga ketahuan berapa data bersihnya tenaga honor yang ada di daerah. Kita juga harus memastikan bahwa data itu valid," ungkap dia.
Dia memastikan tenaga PPPK yang akan diangkat pada tahun ini tidak hanya guru tetapi juga tenaga kesehatan (nakes) seperti perawat, bidan, dokter, dan tenaga penyuluh.
Jika memungkinkan, lanjut Bima, akan ada penerimaan PPPK di luar guru dan tenaga kesehatan.
Sebelumnya, di hadapan guru tenaga PPPK yang menerima SK pengangkatan oleh Bupati Manokwari Hermus Indou di Hotel Aston Niu Manokwari, Bima menyampaikan ke depan formasi PNS di Indonesia akan berkurang.
Baca Juga: Imbas dari PPPK, Nasib Guru Honorer di Kabupaten Tegal Menyedihkan
Dia menyebut, kurangnya PNS dan banyaknya tenaga PPPK bercermin dari negara luar yang mana jumlah PNS atau dikenal dengan istilah "public servant" hanya 20 persen sedangkan tenaga P3K atau "goverment workers" mencapai 80 persen dari total pegawai di suatu negara.
"Seperti di Australia dan Selandia Baru itu tenaga PPPK mencapai 100 persen. Kita memang pelan-pelan menuju ke sana," pungkasnya.***