Network
PORTAL BREBES - Pasca penangkapan eks Menteri Sosial Juliari P Batubara terkait kasus korupsi bantuan sosial pandemi Covid-19 nontunai, berbagai kejanggalan sehubungan pelaksanaan program bantuan sosial itu makin terkuak.
Termasuk di dalamnya masalah pembagian jatah proyek kepada vendor bansos yang ternyata melibatkan sejumlah perusahaan nonsembako.
Hingga Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku curiga dengan proses penunjukkan vendor bansos Covid-19 nontunai yang ternyata melibatkan sejumlah perusahaan nonsembako, beberapa di antaranya merupakan korporasi elektronik, mobil, dan motor.
Baca Juga: Anggota Fraksi Demokrat Tolak Pilkada Serentak di 2024, Herman Khaeron; Terlalu Memaksakan
Kurnia Ramadhana dari ICW menyebut korupsi bansos Covid-19 nontunai yang dilakukan oleh eks Mensos Juliari P. Batubara adalah korupsi paling keji dan tidak berperikemanusiaan karena dilakukan di tengah krisis pandemi.
"Harusnya ini menggerakkan KPK untuk mempercepat proses penanganan perkaranya," kata Kurnia dikutip PortalBrebes.Com dari Pikiran-Rakyat.com pada artikel bertajuk, Proyek Bansos Covid-19 Dibagi Juliari Batubara, ICW: Korporasi Elektronik, Mobil, dan Motor Kok Bisa Dapat? pada Kamis 11 Februari 2021.
Menurut Kurnia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak hanya memeriksa para pejabat negara, tetapi juga korporasi yang terlibat dalam bansos Covid-19 nontunai di wilayah Jabodetabek.
"Semua korporasi yang ada dalam 14 bagian (isi bansos Covid-19) yang diberikan kepada warga Jabodetabek harusnya dipanggil seluruhnya," ucap Kurnia tegas.
Saat ini, ICW menilai KPK terlalu santai dalam menangani kasus korupsi bansos Covid-19 nontunai yang menjerat eks Mensos Juliari P. Batubara dan kroninya.
Baca Juga: Pasha Ungu Akan Kembali Ngeband, Jabatannya Sebagai Wakil Walikota Palu Tinggal Seminggu Lagi
