Network
PORTAL BREBES- Ribuan massa Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) se-Tanah Air geruduk kantor DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin 20 Maret 2023 sekira pukul 10:30 WIB.
Hal itu disampaikan oleh Ketua PGSI Kota Tegal, Krisdiyanto, kepada PORTAL BREBES melalui chat di aplikasi WhatsApp.
Dikatakan, dirinya bersama 100 orang perwakilan guru swasta se-Kota Tegal turut serta dalam aksi demo tersebut.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Sejumlah Jalan akan Diperbaiki di Kabupaten Tegal, Salah Satunya Perempatan Singkil
Krisdiyanto mengatakan, massa PGSI yang seluruhnya adalah guru swasta itu menuntut adanya perhatian pemerintah pusat kaitan bantuan honor.
Lebih jauh Krisdiyanto mengabarkan, setelah saling bergantian orasi di depan Kantor DPR RI, tidak lama kemudian sejumlah perwakilan PGSI diterima oleh Komisi 8 dan 10 untuk menyampaikan aspirasinya.
Adapun tuntutan PGSI antara lain, antara lain, 1. Angkat guru swasta menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tanpa diskriminasi.
2. Buka kembali Inpassing bagi guru non ASN baik dalam lingkup Kemendikbud maupun Kemenag.
3. Bayarkan tunggakan Inpassing guru swasta 2011- 2014. Pengakuan masa kerja guru inpassing (linierisasi dengan tunjangan).
4. Buka kembali program sertifikasi seluas-luasnya dengan biaya PPG dari pemerintah.
5. Buatkan regulasi yang mengatur secara khusus terkait lembaga pendidikan dan guru swasta, yang melindungi dan menjamin hak- hal guru di sekolah/ madrasah swasta.
Baca Juga: Sejarah Asal Usul Desa Banjaratma Brebes, Ada Pohon Kesambi yang Tumbuh Berjajar
Krisdiyanto mengungkapkan, Pemkot Tegal lebih peduli terhadap PGSI dibandingkan nasib PGSI di 3 daerah tetangga seperti Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
"Kami cukup berterimakasih kepada DPRD dan Pemkot Tegal yang telah memperhatikan PGSI sehingga terhitung sejak 2022 lalu kami para guru swasta di Kota Tegal sudah terbantu Rp 500 ribu per bulan," ujar Krisdiyanto.
Menurutnya, di Kabupaten Brebes sama sekali tidak ada bantuan APBD untuk PGSI, di Kabupaten Tegal bantuan kisaran Rp 150-200 ribu dan di Kabupaten Pemalang juga sangat kecil.
Baca Juga: Kepala Desa Tonggara Dari Masa ke Masa, Mulai dari Rantiyan Djojohardjo hingga Ratinah
"Harapan kami bisa dapat bantuan lebih layak seperti halnya PGSI di Semarang yang mencapai Rp 1 juta per orang tiap bulannya," ujarnya.
Krisdiyanto menambahkan, PGSI Kota Tegal sebanyak 100 orang terbagi dalam 2 bus berangkat pada Minggu (19/3) malam dari halaman kantor DPRD Kota Tegal dan dilepas langsung oleh Ketua DPRD Kusnendro S.T.
"Sekolah swasta di Kota Tegal dari tingkat RA, TK, SD, MI, MTs, SMP sampai SMA, SMK dan MA berjumlah kisaran 800 sekian. Dan dari tiap sekolah itu mengirimkan perwakilannya 1 orang untuk bergabung ikut dalam aksi hari ini," pungkasnya.***
