Network
PORTAL BREBES– Persatuan Wartawan Lombok Tengah (PWLT) akan melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran kebebasan pers yang dilakukan KPUD Kabupaten Lombok Tengah dalam pelaksanaan debat publik Pilkada Lombok Tengah.
Sebabnya, dalam acara debat perdana calon kepala daerah yang digelar KPUD Loteng, Sabtu 7 November 2020 terjadi pelarangan terhadap wartawan untuk meliput.
“Sudah kita putuskan untuk melakukan investigasi. Kita akan melakukan kajian mendalam dan serius terhadap persoalan ini,” ungkap Ketua PWLT Munakir didampingi Sekretaris Bohari Rahman seperti dikutip PortalBrebes.Com dari WartaLombok.Com, Selasa 11 November 2020.
Baca Juga: Arab Saudi Diguncang Ledakan, Tidak Ada Korban dari WNI
Kajian itu nantinya akan menjadi dasar bagi PWLT dalam bersikap. Bila dalam kajian khusus tersebut ditemukan adanya pelanggaran serius terhadap kebebasan pers ataupun kebijakan yang bertentangan dengan peraturan yang lainya, maka PWLT akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan.
Melalui jalur yang sudah ditentukan, melalui Dewan Pers, Bawaslu, Komisi Informasi (KI), Ombudsman dan lembaga berwenang lainnya.
Pada prinsipnya, pihaknya tidak bisa membenarkan adanya lembaga atau instansi maupun pihak lain yang berusaha melarang apalagi menghalang-halangi wartawan melakukan kegiatan peliputan.
Karena itu bertentangan dengan Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. Dirinya juga tidak setuju dengan sikap KPU Loteng yang tidak memberikan ruang atau memfasilitasi kalangan jurnalis untuk melakukan tugas jurnalistik maupun peliputan di arena debat kemarin.
Baca Juga: Rampok Berseragam Ojol, Todong Pistol ke Petugas SPBU di Denpasar
Hanya kesemua dugaan tersebut perlu kajian mendalam. Sehingga posisi kasusnya menjadi terang.
Itulah kenapa kemudian pihaknya perlu melalukan investigasi yang mendalam. “Dalam prosesnya nantinya kita akan melalukan audiensi dengan KPU Loteng, terkait persoalan ini,” imbuh Munakir.
Menyinggung soal ada rencana aksi dari LSM di Loteng terkait kasus tersebut, pihaknya kata Bohari tidak ikut campur.
Pihaknya juga tidak ada kaitannya dengan aksi demontrasi tersebut. Dalam artinya tidak pernah meminta atau menyuruh LSM bersangkutan untuk menggelar aksi demontrasi.
“Tapi apapun itu kita tetap memberikan apresiasi serta penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah turut mendukung upaya terwujudkanya kebebasan pers dan keterbukaan informasi publik didaerah ini.
Baik secara langsung maupun tidak langsung,” ungkap Munakir, wartawan suara NTB Biro Lombok Tengah.
Baca Juga: Cara Membuat Kata Sandi Anti Retas, Begini Caranya
Terpisah, Ketua KPU Loteng, Lalu Darmawan, menegaskan tidak pernah ada maksud pihaknya untuk menghalang-halangani kegiatan peliputan awak media saat debat paslon kemarin.
“Dalam PKPU terkait debat paslon yang masuk undangan hanya empat pihak. KPU selaku penyelenggara, Bawaslu, paslon serta tim sukses,” jelasnya.
Ia menjelaskan, untuk tim sukses sendiri dibatasi hanya empat orang yang boleh masuk diarean debat.
Bahkan kepala daerah dan Forkominda pun tidak diundang. Itu semua merujuk pada protokol Covid. “Tapi tetap kita akan evaluasi lagi. Sebagai bahan pertimbangan pada pelaksanaan debat kedua nantinya,” tutupnya. *** (BK Fathoni/Warta Lombok)
