Network
“Identifikasi melihat potensi konsolidasi. Apakah layak secara teknis, dan tetap mengedepankan kepentingan pengusaha kecil menengah,” ujar Rudy.
Dia menjelaskan, konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan beberapa PL menjadi satu paket. Namun, dalam identifikasi paling banyak ada lima paket yang dijadikan satu pekerjaan.
Paket itu nantinya akan dilelang, dan dalam proses itu akan terjadi efisiensi anggaran. Rata-rata nilai lelang di bawah Rp1 miliar, sehingga masih mengakomodir para pengusaha kecil dan menengah.
Baca Juga: Tenang, Naik Motor Pakai Sandal Jepit di Tegal Tidak Ditilang, Ini Kata Polisi
“Sebenarnya, strategi ini sudah dilakukan Pemkab Tegal sejak 2019 lalu. Seperti halnya yang dilakukan di Dinas Dikbud dan Dinas Perhubungan,” ujarnya.
Menurut dia, tidak semua pekerjaan PL dilakukan konsolidasi. Hal itu mengingat kemampuan Kelompok Kerja (Pokja) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang terbatas.
Pokja hanya memiliki tiga tim untuk memproses pengadaan barang dan jasa, sehingga jika dipaksakan semua pekerjaan dikonsolidasi, maka akan melebihi beban kerja Pokja.
Baca Juga: Para Janda di Tegal Mulai Bersatu, Mereka akan Melakukan ini
“Kami juga mempertimbangkan kepentingan UMKM, teknis dan waktu pelaksanaan, sehingga konsolidasi dilakukan secara proporsional,” ujarnya..
Saat ditanya soal rekomendasi KPK, Rudy mengakui tidak ada rekomendasi secara tertulis. Rekomendasi atau arahan KPK itu disampaikan secara lisan dalam acara MPC yang dihadiri seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tegal.
