Network
Y
PORTAL BREBES - Perkembangan teknologi di era digital telah memberikan dampak signifikan pada perkembangan ilmu hukum. Transformasi ini mencakup berbagai aspek dalam sistem hukum, termasuk proses hukum, praktik hukum, akses terhadap informasi, dan implementasi hukum dalam konteks digital.
Disampaikan oleh Bagas Satrio W salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulanh, bahwa Pemanfaatan sistem digitalisasi dalam administrasi peradilan telah mempercepat dan mempermudah penanganan kasus, pengarsipan, dan pengiriman dokumen hukum.
Dampaknya terlihat dalam proses hukum yang lebih efisien, praktik hukum yang ditingkatkan, akses yang lebih luas terhadap informasi hukum, serta tantangan hukum baru yang perlu dihadapi.
Baca Juga: Sarasehan Kebangsaan, “Merawat Kebhinekaan dengan Mengimplementasikan Nilai Moderasi Keagamaan”
Oleh karena itu, penting bagi para profesional hukum dan akademisi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini guna memastikan relevansi ilmu hukum dalam menghadapi tantangan masa depan.
Dalam konteks ilmu hukum, teknologi memberikan akses lebih mudah dan cepat terhadap sumber-sumber hukum, termasuk undang-undang, putusan pengadilan dan literatur hukum lainnya. Para profesional hukum dapat dengan mudah mencari dan mengakses informasi hukum yang relevan untuk kasus yang sedang mereka tangani. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memungkinkan penyebaran pengetahuan hukum yang lebih luas dan lebih cepat. Dampak dari kemajuan tersebut adalah bahwa secara perlahan, teknologi informasi telah mengubah perilaku dan peradaban manusia secara global.
Perkembangan teknologi juga memberikan keuntungan dan kerugian bagi hukum seperti contoh dalam pembuatan perundangan-undangan.
Baca Juga: Dari Profesor Hingga Kemenko PMK Hadiri Wisuda Peserta Didik TBM-PKBM Sakila Kerti Terminal Tegal
Keuntungan dan Kerugian:
- Pemanfaatan teknologi dalam dunia perundang-undangan memberikan sejumlah keuntungan seperti, proses penyusunan peraturan dapat menjadi lebih efisien dan cepat dengan adanya perangkat lunak yang mendukung.
- Penerapan teknologi juga dapat meminimalkan kesalahan manusia dalam proses penulisan, pemformatan, dan penyimpanan dokumen perundang-undangan. Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap peraturan dan dokumen-dokumen hukum. Dengan adanya sistem basis data terpusat, para pemangku kepentingan seperti pengacara, hakim, atau masyarakat umum dapat dengan mudah mencari dan mengakses informasi hukum yang diperlukan. Hal ini akan membantu mendorong transparansi hukum dan pemahaman yang lebih baik terhadap peraturan.
Dukungan Pemerintah dalam Digitalisasi Perundang-undangan:
Baca Juga: Tak Ingin Kecolongan Adanya Balap Liar dan Kejahatan Malam, Polres Tegal Kota Gencarkan Giat Patroli
Dalam upaya mendorong digitalisasi perundang-undangan, dukungan pemerintah memainkan peran penting. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang memfasilitasi penggunaan teknologi dalam penyusunan, penyimpanan, dan akses dokumen perundang-undangan.
Dasar Hukum Penggunaan Dokumen dan Tanda Tangan Digital dalam Perundang-undangan: Untuk memastikan keabsahan penggunaan dokumen dan tanda tangan digital dalam perundang-undangan.
Diperlukan dasar hukum yang jelas. Pemerintah dapat menetapkan undang-undang atau peraturan yang mengakui validitas dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai bentuk yang sah dan dapat dipercaya secara hukum.
Baca Juga: Krisdianto Jabat Ketua PGSI Kota Tegal Periode 2023 - 2028
Hal ini memastikan bahwa penggunaan teknologi dalam perundang-undangan diakui secara resmi dan mengikat secara hukum.***
