PORTAL BREBES - Rencana Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan DPR RI, Selasa 6 Desember 2022.
Dalam rilisnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan, pengesahan ini merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia.
Hal ini setelah bertahun-tahun menggunakan KUHP produk Belanda, saat ini Indonesia telah memiliki KUHP sendiri.
Baca Juga: Sedang Dicari Cara Nonton Siaran TV Digital Tanpa Set Top Box
"Kita patut berbangga karena berhasil memiliki KUHP sendiri, bukan buatan negara lain. Jika dihitung dari mulai berlakunya KUHP Belanda di Indonesia tahun 1918, sudah 104 tahun sampai saat ini. Indonesia sendiri telah merumuskan pembaruan hukum pidana sejak 1963," ujar Yasonna usai rapat paripurna DPR RI, seperti dilansir Antara Kalses, Selasa 6 Desember 2022.
Sementara itu, pengesahan RUU KUHP menjadi sorotan media asing. Seperti media Inggri Daily Mail memuat judul: Indonesia mengesahkan undang-undang kontroversial yang menghukum seks di luar nikah - untuk warga negara DAN turis - dengan hukuman hingga satu tahun penjara.
Daily Mail menyebut bahwa perzinaan merupakan sebuah pelanggaran. Namun hal ini harus didukung laporan ke kepolisian.
Selain itu, aborsi juga menjadi sebuah tindak kejahatan. Kecuali jika kondisi tertentu yang mengancam jiwa dan tindak pemerkosaan.
Media Inggris tersebut juga menyoroti pasal yang mengatur penghidaan terhadap presiden dan wakil presiden serta penodaan agama.
Yang tidak dluput dari sorotan yakni hukuman mati. Padahal, Komnas HAM dan kelompok lain telah menyerukan Indonesia untuk menghapuskan hukuman mati, seperti yang telah dilakukan puluhan negara lain.
Baca Juga: Viral Oknum Berseragam PNS Main Judi, Diduga Dilakukan Saat Jam Kerja di DPRD Sumatera Utara
Meskipun RUU KUHP telah disahkan, namun tidak serta merta disahkan menjadi undang-undang. Setidaknya butuh waktu tiga tahun untuk disahkan.
KUHP yang baru memiliki banyak peraturan pelaksana yang harus dikerjakan.
Sehingga 'tidak mungkin dalam satu tahun' tetapi dibutuhkan maksimal tiga tahun untuk transisi dari KUHP lama ke yang baru.***