Network
PORTAL BREBES - BPJS Ketenagakerjaan telah diberi amanah pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan sosial untuk para pekerja termasuk pekerja migran Indonesia.
Hal itu telah tercantum dalam UU Nomor 18 tahun 2017, Perlindungan PMI menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah mulai sebelum bekerja, selama dan setelah bekerja.
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jateng dan DIY berkomitmen untuk terus menyosialisasikan program ke pekerja.
Baca Juga: Icip-icip Kuliner Cilacap, Fakta Sate dan Ragamnya
"Dalam melaksanakan tugas, BPJS Ketenagakerjaan bersinergi dengan BP2MI. Untuk di wilayah, dengan BP3MI. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami membahas tata cara bagaimana mendaftarkan PMI untuk manfaat baru yang akan didapatkan mereka," kata Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng dan DIY Cahyaning Indriasari di sela agenda Digital Jamsostek Literation (Dijamin) bertema Pahami dan Kenali Manfaat perlindungan Jaminan Sosial untuk Pekerja Migran Indonesia, Rabu 14 Juni 2023 kemarin.
Kepala BP2MI Jawa Tengah Pujiono pada kesempatan itu mengatakan, perlindungan kepada PMI ini merupakan hal utama.
Dia mengatakan, masyarakat Jateng yang bekerja di luar negeri sudah semestinya mendapat fasilitas dan perlindungan sesuai undang-undang dari pemerintah.
Baca Juga: Catat! Berikut Mie Ayam Enak di Jalan Masturi Cimahi
"Dalam perlindungan pekerja migran Indonesia tentunya ada tiga dimensi perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, dan perlindungan sosial. Salah satunya jaminan sosial ketenagakerjaan ini tentunya wajib bagi seluruh PMI mendapat Jamsostek. Jamsostek merupakan bentuk perlindungan negara yang diberikan kepada PMI yang tentunya kalau terjadi permasalahan, ada jaminan sosial dalam hal ini jaminan sosial ketenagakerjaan," kata Pujiono.
Kegiatan itu menghadirkan dua narasumber, yakni Sudarman perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng-DIY dan Sub Koordinator Kelembagaan dan Permasyarakatan Program Rodli.
