Network
PORTAL BREBES - Tahun 2021 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengelola sedikitnya 150 triliun dari APBN.
Anggaran tersebut dikucurkan untuk peningkatan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Aggaran tersebut, kemudian dibagi untuk 1900 paket pekerjaan yang kini sudah masuk tahap lelang di Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa semaksimal mungkin melakukan pengawasan terhadap jalannya proses tennder proyek di PUPR. Dengan harapan, tidak ana uang negara yang dikorupsi dari keperjaan proyek infrastruktur.
Baca Juga: Lewat Konten Digital, Kemenkraf Promosikan 5 Destinasi Wisata Super Prioritas Indonesia
"Segala upaya kita lakukan untuk menjadikan pengadaan barang dan jasa ini lebih baik, karena inilah hidup matinya jasa konstruksi," ujar Menteri Basuki dalam acara Pembukaan Konstruksi Indonesia 2020 secara daring di Jakarta, SelasaSelasa 24 November 2020 seperti dikutip dari Antara.
Menteri Basuki menyampaikan Kementerian PUPR akan melaksanakan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan KPK, diharapkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat lebih transparan.
Dengan transparansi, menurut dia, akan mengurangi penyelewengan-penyelewengan di lingkungan Kementerian PUPR.
"Jadi kami tidak berpretensi bahwa kami ini malaikat, ada 800 lebih satker (satuan kerja), ada hampir 3.000 pokja (kelompok kerja). Jadi saya kira pasti atau mungkin ada yang ingin berbuat tercela. Walaupun dalam doa, jangan sampai kami berpikir atau berbuat tercela membelanjakan uang negara," ucap Menteri Basuki.
Baca Juga: Mantan Kades Korupsi Hampir 1 Miliar, Ditangkap Setelah Jadi Buronan
