Network
PORTAL BREBES - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang sebelumnya mewacanakan "lockdown" secara total di wilayah yang dipimpinnya guna menekan tingginya kasus Covid-19 akhirnya menyerah dan membatalkannya.
Demikian halnya di DKI Jakarta dengan kondisi 90 persen tempat tidur isolasi di rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 telah terpakai meskipun sudah lebih 10 ribu ruang isolasi dan "Intensive Care Unit" (ICU) ditambahkan, juga tidak berani menarik "rem darurat".
Terkait hal itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan kebijakan rem darurat seiring dengan meningkatnya Covid-19 merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Kebijakan PPKM Mikro yang diterapkan selama ini selalu merujuk pada keputusan dari pusat, sedangkan PSBB diterapkan berdasarkan keputusan pemerintah daerah.
Baca Juga: Zona Merah Covid-19 di Jawa Tengah Bertambah, Kini Ada 13 Wilayah
"Dulu kewenangan-nya ada di daerah (sehingga bisa tarik rem darurat). Sekarang kewenangan ada di pusat, sudah ada aturannya," kata Riza.
Melihat kenyataan itu pakar ekonom senior Rizal Ramli merepson perihal DKI Jakarta yang tidak melakukan tindakan lockdown sedari awal, sebab Jogjakarta ingin melakukan tidakan lockdown namun terkendala dana.
Hal itu diungkapkan di akun Twitter miliknya @RamliRizal, ia sempat juga menyebutkan kepemimpinan Jokowi dan Menkau Sri Mulyani terjadi mismanajemen.
“Jogja dan Jabar tidak mampu lock down karena tidak punya uang! Jakarta juga harusnya lock down dari dari awal!” jelasnya seperti dilansir PortalBrebes.Com pada Selasa, 22 Juni 2021.
