Network
PORTAL BREBES - Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian yaitu PNS dan PPPK.
Untuk itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) hingga tanggal 30 Oktober 2022, mendatang.
Sesuai Surat Menteri PANRB No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022, pendataan pegawai non ASN dilakukan oleh instansi masing-masing.
Pendataan yang dilakukan tersebut untuk mengetahui pegawai non ASN dan pemetaan.
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) meminta untuk mempercepat pemetaan dan validasi.
"Masing-masing instansi pemerintah agar mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN," kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni yang dikutip dari situs Kemenpan, Selasa, 20 September 2022.
Pendataan dilakukan oleh masing-masing instansi.
Setelah pegawai didaftarkan, pegawai non ASN dapat membuat akun pendataan pada situs https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/
Registrasi terlebih dahulu di situs tersebut. Jangan lupa lengkapi dengan riwayat kerja.
Selanjutnya cetak kartu pendataan non ASN. Jabgan lupa Lengkapi riwayat pegawai
Setelah itu, finalisasi kembali dilakukan oleh instansi terkait.
Baca Juga: Link Cek Penerma BLT BBM 2022 Buka Laman cekbansos.kemensos.go.id
Jangan lupa untuk melengkapi dokumen sebagai berikut:
Jangan lupa juga siapkan kartu tanda penduduk (KTP), ijazah, surat pengangkatan, dan foto terbaru.
Sedangkan syarat lain yang harus dipenuhi yakni:
- Pegawai non ASN memiliki masa kerja maksimal selama 5 tahun,
- Pegawai non ASN memiliki masa kerja minimal 1 tahun yang terhitung sejak 31 Desember 202,
- Minimal memiliki usia 20 tahun dan maksimal memiliki usia 56 tahun pada 31 Desember 2021,
- Pegawai non ASN berstatus tenaga honorer kategori II yang telah terdaftar dalam data Kepegawaian Negara,
- Mendapat honor yang berasal langsung dari APBN atau APBD,
- Tidak mendapatkan honor dari pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintahan.***
Disclaimer: artikel ini telah tayang di Pikiran-Rakyat.com dengan judul: "Perhatikan! Ini Tutorial Pendataan Pegawai Non ASN Beserta Dokumen hingga Syarat yang Harus Dipenuhi"
