Network
4. Buka kembali program sertifikasi seluas-luasnya dengan biaya PPG dari pemerintah.
5. Buatkan regulasi yang mengatur secara khusus terkait lembaga pendidikan dan guru swasta, yang melindungi dan menjamin hak- hal guru di sekolah/ madrasah swasta.
Baca Juga: Sejarah Asal Usul Desa Banjaratma Brebes, Ada Pohon Kesambi yang Tumbuh Berjajar
Krisdiyanto mengungkapkan, Pemkot Tegal lebih peduli terhadap PGSI dibandingkan nasib PGSI di 3 daerah tetangga seperti Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang.
"Kami cukup berterimakasih kepada DPRD dan Pemkot Tegal yang telah memperhatikan PGSI sehingga terhitung sejak 2022 lalu kami para guru swasta di Kota Tegal sudah terbantu Rp 500 ribu per bulan," ujar Krisdiyanto.
Menurutnya, di Kabupaten Brebes sama sekali tidak ada bantuan APBD untuk PGSI, di Kabupaten Tegal bantuan kisaran Rp 150-200 ribu dan di Kabupaten Pemalang juga sangat kecil.
Baca Juga: Kepala Desa Tonggara Dari Masa ke Masa, Mulai dari Rantiyan Djojohardjo hingga Ratinah
"Harapan kami bisa dapat bantuan lebih layak seperti halnya PGSI di Semarang yang mencapai Rp 1 juta per orang tiap bulannya," ujarnya.
Krisdiyanto menambahkan, PGSI Kota Tegal sebanyak 100 orang terbagi dalam 2 bus berangkat pada Minggu (19/3) malam dari halaman kantor DPRD Kota Tegal dan dilepas langsung oleh Ketua DPRD Kusnendro S.T.
"Sekolah swasta di Kota Tegal dari tingkat RA, TK, SD, MI, MTs, SMP sampai SMA, SMK dan MA berjumlah kisaran 800 sekian. Dan dari tiap sekolah itu mengirimkan perwakilannya 1 orang untuk bergabung ikut dalam aksi hari ini," pungkasnya.***
