Network
PORTAL BREBES - Mal Pelayanan Publik (MPP) menjadi salah satu upaya memberikan kemudahan bagi investor untuk berusaha. MPP sendiri menjadi tempat berkumpulnya berbagai jenis pelayanan, baik perizinan dan non perizinan. MPP menjadi wujud reformasi birokrasi yang berdampak terhadap perbaikan kualitas perekonomian daerah.
“Kehadiran MPP di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan keterjangkauan akses dalam pelayanan publik dan juga mendorong kemudahan dalam aktivitas berusaha di daerah,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) saat meresmikan MPP Kabupaten Klungkung, Senin (22 Oktober 2023) sebagaimana yang dirilis di website menpan.go.id.
Baca Juga: OJK Resmi Luncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027
Disamping mendorong pemerintah daerah untuk menyelenggarakan MPP, pihaknya juga telah mencanangkan digitalisasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan MPP Digital. MPP Digital telah diinisiasi oleh Kementerian PANRB bersama dengan beberapa instansi untuk menjawab kebutuhan masyarakat hari ini yang sudah sangat akrab dengan teknologi informasi.
Dengan MPP Digital, masyarakat dapat mengakses layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah hanya dengan menggunakan satu id dan satu aplikasi. MPP Digital adalah penyempurna MPP fisik bukan sebagai pengganti.
Saat ini Kementerian PANRB telah mengembangkan MPP Digital. Sebanyak 21 Kabupaten/Kota telah kami tunjuk sebagai pilot project penerapan MPP Digital. Untuk itu, kami harap ke depan semua daerah dapat menyelenggarakan MPP, baik secara fisik maupun digital.
Baca Juga: Dukung Kelancaran Operasi Mantap Brata, Polres Tegal Kota Gelar Apel Pengecekan Ranmor Dinas
Lebih lanjut Menteri Anas berharap agar pemerintah daerah dan seluruh masyarakat dapat bersinergi dan bekerja sama dalam menjaga dan mengembangkan MPP untuk kesejahteraan bersama.***
