Network
Kemudian memastikan kesesuaiannya dengan yang tercantum dalam STNK. Bisa jadi nama yang tercantum dalam STNK sudah berganti kepemilikan atau alamat tempat tinggalnya sudah berbeda. Sehingga, tidak sedikit warga yang terpaksa menanggung denda ETLE padahal tidak melakukan pelanggaran seperti yang disangkakan dalam surat pemberitahuan.
Untuk itu, perlu dilakukan penyempurnaan proses ETLE serta melakukan sosialisasi oleh Polri kepada masyarakat agar masyarakat memiliki pemahaman dan mempunyai kesadaran terhadap kebijakan ini. Selanjutnya tidak membuat masyarakat yag sedang kesulitan dalam menangung beban hidup, harus ditambah lagi dengan kesulitan akibat kebijakan ETLE.
Baca Juga: Letkol Inf. Suratman, Jabat Komandan Kodim 0712 Tegal
Jika ditelisik mendalam, peran polisi yang sejatinya pelayan masyarakat belum menunjukkan bahwa yang dilakukannya sesuai dengan tujuan dari fungsi keamanan itu sendiri, yakni, belum mencirikan sebagai pihak yang mampu memberikan keamanan dan ketenangan bagi masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, dapat dilihat bagaimana respon dari masyarakat. Ada yang kesulitan mengurus untuk membuka STNK agar bisa membayar pajak dan bisa digunakan lagi, ada juga yang terpaksa membayar denda padahal tidak melakukan pelanggaran. Hal ini menjadi suatu dilema tersendiri bagi masyarakat. Bayar denda rugi karena tidak melanggar, tidak bayar pun rugi karena STNK tidak akan bisa digunakan alias tidak berlaku.
Jika ingin masyarakat sadar terhadap aturan berlalu lintas, sadarkan pula para pembuat aturannya, sertakan edukasi yang jelas dan benar, hingga semua merasa nyaman dan tenang menjalankannya. Karena mereka sadar akan keselamatan diri dan semua pengguna jalan. sejatinya banyaknya kebijakan yang dibuat dalam bentuk aturan, ketika diterapkan langsung tidak akan efektif tanpa adanya edukasi kepada seluruh rakyat. ***
