Network
PORTAL BREBES - Petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) non-ASN di wilayah Jawa Tengah terus dilakukan pendataan untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan tidak hanya PLKB, tetapi para pekerja non-ASN di lingkungan BKKBN diharapkan juga mendapatkan perlindungan yang sama.
"Kanwil BPJS Ketenagakerjaan dan DIY bekerja sama dengan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah melakukan pendataan non-ASN. Hingga saat ini baru delapan kabupaten/kota," kata Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng dan DIY Cahyaning Indriasari.
Hal itu disampaikan Naning, panggilan akrab Cahyaning Indriasari saat membuka Digital Jamsostek Literation (Dijamin) yang kali ini dengan peserta dari BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, serta dihadiri sejumlah perwakilan dari Dinas Sosial, DP3AKB, kader KB, dan Dalduk, di Semarang, Rabu 29 Maret 2023 lalu.
Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Widwiono. Sementara sebagai narasumber Achmad Ath Thobarry dari perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jateng dan DIY.
Naning menjelaskan pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan bagi para PLKB dan pekerja non-ASN di lingkungan BKKBN terutama di wilayah Jawa Tengah. Ia berharap dengan kegiatan Dijamin, seluruh peserta kegiatan dapat memahami dan bagi yang belum terdaftar dapat segera mendapatkan perlindungan.
Widwino dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah melakukan dialog di tingkat Jateng. Ia menyebutkan di wilayah Jawa Tengah terdapat PLKB non-ASN sebanyak 1.402 dan sebanyak 59 di antaranya PPPK, sehingga memiliki format penggajian yang berbeda dengan ASN.
Baca Juga: Ratusan Perusahaan Hadir pada Edukasi Manfaat JKP BPJAMSOSTEK
Ia mengakui sebelumnya memang tidak ada jaminan bagi para pekerja non-ASN di lingkungan BKKBN sehingga saat terjadi kejadian yang tidak diinginkan tidak ada santunan dan hal tersebut berdampak tidak baik bagi keluarga yang ditinggalkan.
"Pernah ada kecelakaan dan tidak ada santunan dari pihak mana pun. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua," kata Widwiono yang mengakui pihaknya telah menyurati pemerintah kabupaten/kota untuk kepesertaannya (para pekerja non-ASN di lingkungan BKKBN)
