Network
PORTAL BREBES - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyatakan bahwa untuk hadir di dalam persidangan sudah diatur di dalam UU Nomor 4 Tahun 1981.
Karenanya penangguhan sementara atau permanen hak itu hanya akan sah bila diatur dengan UU dan di luar itu maka tidak sah.
Sementara itu, Menurut Margarito, terkait dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) disebutnya kedudukannya lebih rendah daripada sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
Perma, ungkap Margarito menambahkan, kedudukannya jauh lebih rendah dari sistem hukum kita. Tidak ada ilmu yang bisa kita pakai untuk menggunakan hak yang rendah itu mengalahkan hak yang tinggi.
UU hanya bisa dikesampingkan dan atau dicabut dengan UU. "Jadi saya tertawa terbahak-bahak dan cukup menggelikan melihat orang bicara mengenai contempt of court (penghinaan persidangan) dan segala macam, saya ketawa dan itu menggelikan bagi saya ya, itu betul-betul menggelikan," ujarnya dari kanal YouTube Realita TV, Kamis, 25 Maret 2021.
Baca Juga: Jenguk Korban Kebakaran di Matraman, Anies Baswedan : Innalillahi Wa Inna Ilaihi Rajiuun
Baca Juga: Sinopsis Sinetron India Kulfi Kamis 25 Maret 2021, Kulfi Bertemu Sikander di Kamp Musik
Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menyampaikan itu sehubungan sempat dihembuskannya isu Contemp of Court dalam persidangan Habib Rizieq Shihab karena selaku terdakwa dirinya menolak dilakukan persidangan secara virtual.
Lebih jauh dipaparkannya, pada tahun 1679, apa yang saat ini tengah dibicarakan dan menjadi polemik mengenai hak terdakwa untuk hadir dalam persidangan sudah diatur di dalam 'Habeas Corpus Act 1679' di Inggris.
