Network
PORTAL BREBES - Enam Fraksi DPRD Kota Tegal menyoroti Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi - fraksi terhadap Penjelasan Wali Kota atas 4 Raperda Kota Tegal di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal, Kamis 2 Mei 2022.
Selain membahas Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, DPRD juga membahas 3 Raperda lain dan disampaikan dalam Rapat Paripurna tersebut, yakni Raperda tentang Pengarustamaan Dender (PUG).
Kemudian Raperda tentang Fasilitasi Pencegahaan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan Raperda Tentang Penanggulangan Tuberkulosis (TBC).
Baca Juga: Kunjungan di Wisata Pasar Slumpring Meningkat Paska 2 Tahun Pandemi Covid -19
Dalam Rapat Paripurna, Wali Kota Tegal, Dedy Yon Supriyono hadir bersama Sekrataris Daerah (Sekda) Kota Tegal, Johardi dan jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal mengikuti Paripurna secara hybrid.
Terkait Raperda Penataan dan Pemberdayaan PKL, perwakitan Fraksi Gerindra, Sisdiono Ahmad dalam pandangan umumnya mengatakan, keberadaan Perda tersebut nantinya harus bisa memberikan perlindungan, sokongan dan penguatan pembinaan serta pembinaan.
“PKL adalah penggerak perekonomian sektor informal yang terbukti mampu bertahan di saat badai Covid-19 melanda.
Baca Juga: Ratusan IPPNU Kabupaten Tegal Gelar Halal Bihalal, Ajang Silaturahmi Sekaligus Bahas LPJ Tahunan
Sehingga paradigma pembangunan harus dirubah yang semula PKL sebagai obyek menjadi subyek dalam pembangunan,” katanya.
Dengan adanya regulasi Penataaan dan Pemberdayaan OKL, Fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Edi Suripno berharap Pemerintah Kota Tegal akan memunculkan kepastian dan perlindungan bagi keberadaan dan keberlangsungan PKL di Kota Tegal.
